Bab I pendahuluan I. 1 Latar belakang
Yüklə 168,77 Kb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Gambar I.1 Peta klaim wilayah dari beberapa negara pada perairan Arktik
- I.8.2 Batasan Penelitian
- I.8.3 Unit dan Tingkat Analisis
- I.8.4 Teknik Pengumpulan Data
- I.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
- BAB II Kebijakan Rusia
- BAB IV Analisis kebijakan pertahanan Rusia di Arktik
- BAB V Kesimpulan
| 1
BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar belakang Wilayah Arktik mencakup daratan dan laut utara dari lingkar Arktik (sebuah lingkaran pada garis lintang sekitar 66,34° di utara). 1 Wilayah Arktik tersebut merupakan bagian dari delapan negara, antara lain Kanada, Denmark/Greenland, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat. Namun Finlandia dan Swedia tidak berbatasan dengan laut Arktik dan hanya sebagai negara Arktik 2 tanpa klaim yuridiksional di perairan Arktik dan laut yang berdekatan. 3
Pada awalnya pembagian wilayah Arktik tersebut hanya berdasarkan pada hukum nasional dari masing-masing negara yang berada di lingkar Arktik dan didukung oleh kesepakatan internasional yaitu The Svalbard Treaty dalam status
4 Dalam perjanjian ini terjadi penetapan zona netral diantara negara-negara Arktik, dimana setiap negara mendapatkan hak yang sama untuk mengeksploitasi deposit mineral dan sumber daya alam. 5 Setelah itu terjadi perkembangan dalam penetapan batas wilayah 1 Ronald O’Rourke, “Changes in the Arctic: background and issues congress”, Congressional Research Service, 2010, hlm. 1. 2 Negara yang berada disekitar wilayah Arktik dan tergabung kedalam Arctic Council, namun tidak memiliki hak secara teritorial terhadap perairan di zona lingkar Arktik.
3 EY Oil and Gas Center, “Arctic oil and gas, EY Oil and Gas Center”, Moscow, 2013, hlm. 2. 4 Dmitri Trenin and Pavel K. Baev, “The Arctic a View from Moscow”, Carnegie Endowment for International Peace, Washington DC, 2010, hlm. 7. 5 Ibid. 2
perairan yang dituangkan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea I (UNCLOS I) pada tahun 1958. 6
ratifikasi terhadap regulasi penetapan batas laut dari konvensi sebelumnya. 7 Hasil dari ratifikasi ini adalah pemberian hak ekslusif bagi negara dengan garis pantai untuk mengelola sumber daya negaranya pada zona 200 mil yang diperpanjang dari batas perairan sebelumnya (12 mil dari bibir pantai). 8 Bagian yang paling menjadi perhatian disini adalah pemberian hak bagi negara pantai untuk mengajukan klaim terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diluar batas 200 mil yang telah ditetapkan. 9 Namun dalam mengajukan klaim ini, suatu negara harus menyerahkan berkas yang digunakan sebagai bukti untuk mendukung klaim tersebut, dan diserahkan pada United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS). 10 UNCLOS III diimplementasikan tahun 1994, dan diratifikasi oleh 160 negara anggota Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada bulan Maret 2010. 11 Diantara negara-negara Arktik, hanya Amerika Serikat yang tidak ikut serta dalam penandatangan ratifikasi UNCLOS tersebut karena dinilai tidak menguntungkan bagi kepentingan ekonomi dan keamanan negara. 12
6 James Harrison, “Evolution of the sea: developments in law-making in the wake of the 1982 Law of the Sea Convention”, University of Edinburgh, 2007, hlm. 24. 7 Ibid. 8 Märta Carlsson and Niklas Granholm, “Russia and The Arctic-Analysis and Discussion of Russian Strategies”, FOI, 2013, hlm. 17. 9 Ibid. 10 Peter F. Johnston, “Arctic Energy Resources and Global Energy Security”, Journal of Military and Strategic Studies Vol. 12 Issue 2 (Summer 2010), hlm. 16. 11
United Nations
Covention on
the Law
of the
Sea, hlm.
137, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 12 Ronald O’Rourke, hlm. 11. 3
Berdasarkan penetapan batas wilayah perairan menurut UNCLOS, Rusia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang pada wilayah Arktik. 13 Dengan letak geografis dan teritorial yang luas tersebut, zona Arktik Rusia memiliki potensi ekonomi yang cukup besar mengingat Arktik menyimpan sumber daya alam seperti hidrokarbon dan perikanan. 14 Untuk menjaga semua potensi sumber daya alam tersebut, maka mempertahankan kedaulatan wilayah menjadi aspek yang penting dan tidak boleh dikesampingkan. 15
wilayah menimbulkan permasalahan, dimana Rusia beranggapan bahwa zona seluas 1,2 juta km 2 yang berada disekitar Lomonosov dan Mendeleyev Ridge (laut Barents, perairan di Okhotsk, selat Bering) merupakan terusan dari landas kontinen negara. 16 Klaim Rusia terhadap wilayah Arktik terbagi atas dua bentuk, antara lain: perluasan ZEE di perairan Arktik dan status terhadap Northern Sea Route (NSR). 17 Perluasan ZEE tersebut berada disekitar Lomonosov Ridge dan laut Barents, dimana lokasi ini memiliki potensi ekonomi yang besar terkait sumber daya mineral dan perikanan. Sedangkan NSR menjadi prospek yang cukup menjanjikan untuk rute pelayaran baru, karena dinilai memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mempersingkat rute pelayaran antara Eropa dan Asia. Rusia ingin mengubah status hukum NSR dari perairan nasional ke koridor
13 Konygin A., “Oil Tanker Transportation in The Arctic”, International Journal of Scientific & Technology Research, 2015, hlm. 1. 14 Lassi Heininen, “Russian Strategies in the Arctic: Avoiding a New Cold War”, Valdai Discussion Club, 2014, hlm. 9. 15 Ibid. 16 Stephen J. Blank, “Russia in the Arctic”, Strategic Studies Institute, “tanpa tempat”, 2011, hlm. 47. 17
4
transit internasional di bawah yurisdiksi Rusia. 18 Gagasan dalam pengembangan wilayah Arktik merupakan pernyataan dari Presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev yang menyatakan bahwa tugas pertama dan utama adalah mengubah Arktik menjadi basis sumber daya Rusia dalam abad 21. 19
Beberapa sengketa terkait batas maritim seringkali melibatkan negara- negara Arktik seperti: Rusia, Amerika Serikat, Norwegia, Kanada, serta Denmark. 20 Hal ini dikarenakan wilayah dari negara-negara tersebut saling berbatasan langsung dan mengarah ke perairan Arktik, dimana intensitas pertemuan masing-masing pihak sering terjadi dengan kepentingan yang saling bersinggungan berdasarkan letak geografis. 21 Rusia sendiri menghadapi sengketa teritorial dengan Amerika Serikat di laut Bering, dengan Norwegia di laut Barents,
22 serta dengan Kanada dan Denmark dalam klaim terhadap Lomonosov Ridge. 23
Arktik.
18 Barbora Padrtová, “Russian Approach Towards the Arctic Region”, CEENA, 2012, hlm. 6. 19 Blank, hlm. 66. 20 Johnston, hlm. 15. 21 Valery P. Pilyavsky, “The Arctic: Russian Geopolitical and Economic Interests”, Friedrich- Ebert-Stiftung, 2011, hlm. 1. 22 Valery Konyshev and Alexander Sergunin, “Russia’s Policies on the Territorial Disputes in the Arctic”, American Research Institute for Policy Development Vol. 2 No. 1 (March 2014), hal. 55. 23 Mate Wesley Aerandir, “Breaking the ice: potential U.S.-Russian maritime conflict in the Arctic”, 2012, hlm. 22. 5
Gambar I.1 Peta klaim wilayah dari beberapa negara pada perairan Arktik
Sumber: Jeremy Bender, “The only map you need to see to know the Arctic is the next major frontier”, Business Insider. 24
Dalam mendapatkan pengakuan internasional pada perluasan wilayah perairan, Rusia mengajukan klaim kepada CLCS guna meminta delimitasi ZEE dari 200 mil laut menjadi 350 mil laut yang membuat klaimnya menjadi terbesar diantara negara-negara di sekitar Arktik lainnya. 25 Meskipun klaim tersebut 24 Jeremy Bender, “The only map you need to see to know the Arctic is the next major frontier”, Business Insider, http://www.businessinsider.co.id/map-of-arctic-as-the-next-major-frontier-2016- 5/?r=US&IR=T#z7OimsChQZkqMbzy.97, diakses pada 8 Maret 2017. 25 Klaus Dodds, “Flag planting and finger pointing: The Law of the Sea, the Arctic and the Political Geographies of the Outer Continental Shelf,” dalam Political Geography, Vol. 29, 2010, hlm. 7.
6
ditolak oleh UNCLOS pada tahun 2001, namun Rusia masih bersikeras dan berusaha untuk melengkapi bukti untuk mengajukan klaim. 26
Duma 27 memimpin 2 armada kapal selam kecil milik Rusia dalam sebuah misi untuk menyatakan klaim Rusia pada wilayah Lomonosov Ridge. 28 Kedua kapal selam tersebut bergerak 2,5 mil (4 km) ke dasar Arktik, dimana mereka mengumpulkan sampel air dan geologis serta menjatuhkan sebuah wadah titanium berisi bendera Rusia untuk mendukung Argumen Rusia bahwa Lomonosov Ridge adalah perluasan dari wilayahnya. 29 Rusia juga beberapa kali melakukan aksi simbolis di wilayah Arktik melalui pasukan militernya pada 2008. Dengan melakukan aksi-aksi tersebut, Rusia berusaha untuk memberikan sinyal kepada negara lain untuk menjauhi wilayah teritorial milik Rusia. 30
Klaim Rusia pada wilayah Lingkaran Arktik menjadi yang terbesar dari semua negara-negara yang berbatasan dengan Arktik, sehingga hal ini membuat negara-negara disekitarnya menjadi sensitif terhadap tindakan Rusia. 31 Upaya Rusia dalam mengumpulkan bukti untuk mengajukan klaim atas Arktik tersebut
26 Blank, hlm. 46. 27 Parlemen Rusia, secara formal merupakan sebuah badan legislatif yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan di Rusia. 28 Ibid. 29 Ibid, hlm. 44. 30 Ibid, hlm. 43. 31 Resolution No. 564 of 18 July 1969, “The Council of Ministers of the USSR concerning Procedure for Carrying out Work on the Continental Shelf and the Protection of its Natural Resources”, UN website. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/RUS_1969_Resolution .pdf, diakses pada 18 Februari 2013. 7
ditentang oleh empat negara yang juga berbatasan dengan Rusia di Arktik yakni Norwegia, Denmark, Kanada dan Amerika Serikat. 32
terhadap wilayah Arktik tersebut bersifat provokatif dan mengancam bagi kedaulatan dan keamanan negara-negara disekitarnya. 33 Oleh karena itu, negara- negara Barat yang tergabung dalam North Atlantic Treaty Organization (NATO) saling berkoordinasi dalam menekan peningkatan aktivitas Rusia di wilayah Arktik, terutama yang berhubungan dengan kehadiran militer. 34 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan “National Strategy for the Arctic Region” pada tahun 2013, berisikan tentang pertahanan kedaulatan, membentuk aliansi, dan kerjasama serta patuh terhadap aturan hukum laut. 35 Tiga negara pesisir Arktik lainnya (Kanada, Denmark, dan Norwegia) juga telah menunjukkan komitmen mereka untuk meningkatkan kehadiran militer mereka di wilayah tersebut, diantaranya meningkatkan infrastruktur, penambahan armada dan jumlah pasukan secara cepat.
36
Pada 25 Mei hingga 5 Juni 2015, NATO mengadakan sebuah latihan jet tempur multinasional yang dipimpin oleh Norwegia. Hampir seratus jet dari sembilan negara dilatih untuk mengatasi ancaman di darat dan udara, simulasi memerangi artileri anti-pesawat dan pengisian bahan bakar udara. Kegiatan ini
32
Fitriani, “Rusia
Perbaharui Upaya
Klaim Kepemilikan Arktik”, http://dunia.rmol.co/read/2015/08/05/212384/Rusia-Perbaharui-Upaya-Klaim-Kepemilikan- Arktik-, diakses pada 26 Februari 2017. 33 Andrea Shalal, “The US Military Now Sees Russia as its Biggest Threat”, http://www.businessinsider.com/r-us-reshaping-budget-to-account-for-russian-military-threat- 2016-12, diakses pada 2 Februari 2017. 34 Nigel Chamberlain, “NATO’s Developing interest in the Arctic”, NATO Watch, 2012, hlm.2. 35
Marc Lanteigne , “U.S. Wary of
Russia’s Arctic
Military Buildup”, https://www.newsdeeply.com/arctic/community/2017/02/13/u-s-wary-of-russias-arctic-military- buildup, diakses 1 maret 2017. 36 Chamberlain, hlm. 6. 8
dilakukan di tiga negara, antara lain: Norwegia, Finlandia, dan Swedia. 37 Kondisi ini menarik perhatian Rusia terhadap perkembangan yang terjadi di Arktik yang disebabkan oleh ekspansi NATO, dimana aktivitas aliansi tersebut mulai mendekati wilayah perbatasan Rusia. 38
Demi mempertahankan dan mencapai kepentingan di wilayah Arktik, Rusia membutuhkan penetapan batas teritorial yang jelas diantara negara-negara yang berbatasan dengan perairannya. 39 Selain menggunakan metode diplomatik, Rusia juga melakukan beberapa pendekatan lain untuk menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga dan mempertahankan wilayah tersebut. 40 Dimana Rusia mulai mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempertahankan kepentingannya pada wilayah tersebut secara bertahap. I.2 Rumusan Masalah Sengketa terhadap klaim wilayah yang terjadi di Arktik menimbulkan berbagai reaksi dari setiap negara yang terlibat. Posisi Rusia di Arktik sebagai satu-satunya negara non-NATO memberikan tekanan tersendiri bagi Rusia. Berbagai tekanan yang dihadapi Rusia seperti peningkatan aktivitas NATO seperti: latihan militer, patroli di sekitar perairan yang dekat dengan perbatasan Rusia dinilai mengancam kepentingannya di wilayah Arktik. 41 Mengingat wilayah Arktik menjadi salah satu orientasi dalam kebijakan Rusia. Hal ini mendorong
37 North Atlantic Treaty Organization, “Key NATO & Allied Exercises”, 2015, hlm. 2. 38 Victor Maulana, “Doktrin Baru Rusia: Lawan Ekspansi NATO, Lindungi Crimea dan Arktik”. https://international.sindonews.com/read/1026590/41/doktrin-baru-rusia-lawan-ekspansi-nato- lindungi-crimea-dan-arktik-1437987626, diakses pada 25 Februari 2017. 39 Blank, hlm. 46. 40 Ibid. 41 Andrew Holland, “America’s Role in the Arctic Opportunity and Security in the High North”, American Security Project, 2014, hlm. 5. 9
Rusia untuk mengambil sikap lebih tegas untuk mempertahankan kepentingannya pada wilayah sengketa, meskipun pada dasarnya Rusia telah mengajukan klaim permohonan perluasan ZEE kepada CLCS.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah “bagaimana kebijakan pertahanan Rusia dalam menghadapi NATO dalam isu sengketa wilayah di perairan Arktik ?” I.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pertahanan Rusia dalam menjaga kepentingannya pada wilayah sengketa di perairan Arktik.
Adapun manfaat dari penelitian penulis ini adalah : 1.
menambah referensi bagi masyarakat agar dapat lebih mengetahui tentang kajian yang penulis teliti. 2.
penelitian penulis ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 10
I.6 Studi Pustaka Studi pustaka yang bersumber dari buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, serta tulisan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan Rusia terhadap wilayah Arktik menjadi referensi dan pedoman dalam melakukan penelitian ini. Dimana dalam setiap tulisan tersebut terdapat berbagai informasi serta pandangan yang berbeda dalam memandang fenomena dari kasus yang diangkat oleh peneliti. Sumber pertama yang digunakan dalam studi pustaka ini adalah jurnal dari jurnal dari Cepik, Marco, and Bertol Frederico Licks yang berjudul Defense Policy in Brazil: Bridging the gap between ends and means?. 42 Tulisan ini menganalisis Kebijakan Pertahanan Brazil dalam hal kemampuannya untuk mengurangi kesenjangan antara tujuan dan sarana yang menjadi pokok bahasan kebijakan pertahanan. Sejak tahun 2003, kebijakan pertahanan Brazil telah berkembang seiring dengan meningkatnya peran Brazil dalam sistem internasional. Mempertahankan proses ini tergantung pada kondisi institusional, ekonomi, dan operasional yang belum sepenuhnya dijamin. Mereka membutuhkan negosiasi, reformasi, dan perspektif strategis. Dengan mengidentifikasi tantangan- tantangan khusus yang muncul melalui kerangka institusi keamanan nasional, proses pembangunan kemampuan tempur, siklus anggaran, serta dari basis industri pertahanan, pada tulisan ini juga menjelaskan alasan mereka dan menawarkan petunjuk kebijakan konkret untuk mengatasi hambatan.
42 Cepik, Marco, and Bertol Frederico Licks, “Defense Policy in Brazil: Bridging the gap between ends and means?”, Defense Studies Vol 16, 2016. 11
Kedua, tesis dari Gerhard Martin Louw, South African Defence Policy and Capability: The Case of the South African National Defence Force. 43
Memaparkan mengenai peranan angkatan bersenjata di seluruh dunia memiliki tiga fungsi utama, seperti: pembangunan kekuatan, gelar kekuatan dan kerja paksa. Kebijakan Pertahanan memainkan peran membimbing dalam semua ini, tetapi sangat penting dalam membangun pemikiran untuk penciptaan mereka kemampuan militer yang memaksa pengembangan membawa. Akhir Perang Dingin, yang bertepatan dengan dispensasi politik baru di Afrika Selatan, juga memunculkan paradigma keamanan baru: sebuah teori menyiratkan kedua pengurangan utilitas kekuatan militer, dan penyesuaian dalam penggunaan kekuatan militer. Fenomena ini mengubah konteks di mana negara menghasilkan kebijakan pertahanan modern, tetapi tidak mempengaruhi hubungan kausal antara publikasi kebijakan dan hasil kegiatan pembangunan kekuatan militer. Biasanya, kebijakan pertahanan mengandaikan pengembangan angkatan bersenjata yang efektif dan efisien dalam melaksanakan mandat mereka - suatu kondisi yang dapat diukur dari segi organisasi tingkat integrasi, keterampilan, kualitas dan respon. Tesis ini menggunakan konsep ini, baik sebagai titik tolak dan sebagai perangkat pengorganisasian struktural, untuk menggambarkan varians antara kebijakan pertahanan dan kemampuan militer. Sebuah analisis umum publikasi kebijakan pertahanan Afrika Selatan menunjukkan bahwa, memang, pembuat kebijakan telah benar-benar dipertimbangkan efektivitas angkatan bersenjata 'ketika mereka menulis White Paper (1996) dan Ulasan Pertahanan (1998). Perbedaan penelitian
43 Gerhard Martin Louw, “South African Defence Policy and Capability: The Case of the South African National Defence Force”, Stellenbosch University, 2013. 12
terletak pada aktor negara yang diteliti serta bentuk kebijakan pertahanan yang diambil oleh negara. Ketiga, Justyna Gotkowska yang berjudul Norway and the Bear: Norwegian defence policy – lessons for the Baltic Sea region. 44 Upaya Norwegia dalam menjaga keamanan wilayahnya yang kaya terhadap sumber daya alam terutama dalam ekstraksi minyak bumi dan gas alam dari landas kontinen Norwegia yang dimulai pada tahun 1970-an. Sektor perminyakan Norwegia menghasilkan sepertiga dari anggaran pendapatan negara dan menyumbang lebih dari setengah dari ekspor negara itu. Selain potensi ekonomi yang berasal dari hidrokarbon, industri perikanan dan transportasi laut juga memiliki prospek yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi Norwegia. Karena pentingnya bagian utara Norwegia dalam pembangunan ekonomi negara dan berdiri pada geopolitik dunia, kebijakan ekonomi dan luar negeri Oslo didasarkan pada memastikan kemampuan untuk menjaga akses dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah ini. Akibatnya, setiap tantangan atau ancaman terhadap keamanan didefinisikan secara luas dari wilayah ini dinilai sangat penting untuk kebijakan pertahanan Norwegia. Guna menghadapi tantangan potensial dan ancaman yang dihadapi Norwegia di wilayah utara, Norwegia telah mengejar kebijakan pertahanan didasarkan pada kerjasama dan pencegahan. Kerjasama berarti membangun kontak dan meningkatkan kerja sama dengan Rusia dalam hubungan lintas-perbatasan, di sektor minyak bumi dan dalam bidang militer. Langkah- langkah pencegahan termasuk mempertahankan kredibilitas NATO sebagai aliansi pertahanan kolektif dan memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut;
44 Justyna Gotkowska, “Norway and the Bear: Norwegian defence policy – lessons for the Baltic Sea region”, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warsaw, 2014. 13
meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat; membangun kemampuan militer Norwegia sendiri untuk operasi potensial di utara negara itu; dan mengembangkan kerja sama politik dan militer di Eropa Utara. Tujuan utama dari kebijakan pertahanan Oslo adalah untuk meminimalkan kemungkinan krisis dan konflik yang muncul di Kutub Utara. Permasalahan disini merujuk kemampuan Norwegia dalam mempertahankan sumberdaya serta pengelolaan secara berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada permasalahan tersebut, Norwegia mengambil beberapa kebijakan pertahanan, antara lain: kerjasama dengan Rusia, memperkuat pertahanan bersama NATO, membangun kapabilitas pertahanan sendiri. Perbedaan antara sumber yang digunakan dengan kajian yang dilakukan peneliti terletak pada aktor yang diteliti serta upaya yang dilakukan oleh aktor tersebut dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Keempat, paper dari Ekaterina Klimenko yang berjudul Russia’s Evolving
45 Berisikan tentang upaya Rusia dalam membangun dan mengelola sumber daya energi yang terdapat di wilayah Arktik Rusia. Dimana terdapat beberapa pemaparan mengenai perkembangan kebijakan Rusia terhadap tambang minyak dan gas yang dimiliki. Kebijkan tersebut ditujukan kepada perusahaan minyak negara seperti Gazprom dan Rosneft untuk mendorong produksi pada tambang-tambang besar seperti: laut Barents, Pechora, Kara, serta semenanjung Yamal yang dinilai memiliki cadangan yang cukup. Selain itu juga terdapat beberapa poin mengenai faktor yang mempengaruhi keijakan yang diambil tersebut. Salah satu hal yang menjadi
45 Ekaterina Klimenko, “Russia’s Evolving Arctic Strategy: Drivers, Challenges and New Opportunities”, SIPRI, 2014. 14
perhatian adalah persaingan dalam menguasai pasar antara Rusia dengan Amerika Serikat. Kondisi ini sangat berpengaruh pada permintaan terhadap minyak bumi dan gas Rusia yang sempat mengalami penurunan. Beberapa tindakan diambil guna mengatasi permasalahan tersebut seperti pembangunan pada tambang baru serta memperluas pangsa pasar. Perbedaan penelitian dengan sumber ini terletak pada bentuk kebijakan Rusia dalam menjaga dan mencapai kepentingan nasional negara, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan Rusia untuk membangun kekuatan dalam bidang ekonomi untuk mengembangkan wilayahnya melalui kerjasama sehingga dapat mengikat aktor atau negara lain dalam peningkatan infrastruktur di zona Arktik Rusia. Kelima, sumber yang berasal dari tulisan Lincoln Edson Flake yang berjudul Russia’s Security Intentions in a Melting Arctic.
dijelaskan mengenai bagaimana relevansi kebijakan Rusia terhadap keamanan pada kawasan tersebut. Sebagai satu-satunya negara pesisir non-NATO di Arktik, serangkaian penyebaran militer dan mengumumkan peningkatan ke infrastruktur dan sistem senjata sejak tahun 2007 telah menyebabkan spekulasi bahwa Moskow berusaha untuk membangun kembali militer pada sektor Arktik. Menggunakan dokumen strategi dan pernyataan kebijakan sejak tahun 2008 sebagai instrumen analisis, tulisan ini berisikan menganai pandangan Moskow terkait keamanan dalam perubahan iklim yang terjadi Arktik. Hasil temuan mengungkapkan bahwa Rusia melakukan pengaktifan kembali kembali kekuatan militernya di Kutub Utara, namun disisi lain Rusia juga turut aktif dalam kerjasama dalam pengembangan dan pengamanan wilayah Arktik dengan negara disekitarnya.
46 Lincoln Edson Flake, “Russia’s Security Intentions in a Melting Arctic”, Military and Strategic Affairs Vol. 6 No.1, 2014.
15
Meskipun dapat dilihat bahwa kehadiran militer Rusia di wilayah Arktik turut memicu kekhawatiran bagi negara-negara Arktik lainnya. Namun agresifitas Rusia dengan serangkaian kebijakan militernya tersebut, menimbulkan permasalahan ekonomi terkait budget dalam peningkatan alutsista tersebut menjadi salah satu kunci utama. Untuk membangun dan meningkatkan performa armada militernya di wilayah Arktik, Rusia harus meningkatkan pengeluarannya dikarenakan kondisi medan yang ekstrem juga melihat bagaimana perkembangan negara-negara sekitar yang notabene merupakan anggota NATO. Oleh karena itu, Rusia membutuhkan peningkatan besar-besaran untuk mengimbangi dan mampu berdiri sendiri ditengah potensi ancaman yang muncul. Hal inilah yang menjadi mempengaruhi pengeluaran Rusia dibidang militer terus meningkat setiap tahunnya. Dalam tulisan ini, penulis menilai bahwa Rusia cukup kewalahan untuk membangun kembali kekuatan militernya di kutub utara. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan sumber-sumber yang dijadikan sebagai dasar penelitian sebelumnya terdapat aktor negara yang terlibat serta kebijakan yang diambil oleh negara-negara tersebut. Penulis lebih berfokus bentuk kebijakan pertahanan yang diambil Rusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Rusia dalam menghadapi sengketa klaim teritorial di wilayah Arktik. Sedangkan sumber-sumber tersebut lebih cenderung menjelaskan mengenai dinamika perubahan kebijakan Rusia dalam mengelola wilayah Arktik. 16
I.7 Kerangka Konseptual I.7.1 Defense Ownership Secara umum kebijakan pertahanan merupakan keseluruhan rencana atau program yang disusun dan tindakan yang diambil oleh sebuah negara dimasa perang maupun masa damai untuk melindungi keamanan negara tersebut dari ancaman militer negara lain. Menurut Trevor Nevitt Dupuy, terdapat tiga alasan mengapa suatu negara perlu mengembangkan sistem pertahanannya. Pertama, hak sebuah bangsa untuk hidup dan mempertahankan diri dari serangan penindasan bangsa lain. Kedua, kebutuhan akan rasa aman dari gangguan pemberontakan internal yang mengganggu upaya pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi rakyatnya. Ketiga, sistem internasional yang anarkis setiap saat dapat memunculkan dilema keamanan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri. 47
menunjang pertahanan negara. Hal ini dingkapkan melalui konsep Defense ownership yang mengarah pada pentingnya keberadaan aset militer secara fisik dan sah untuk menyediakan keamanan nasional berdasarkan kepentingan nasional utamanya. 48 Kecukupan kapabilitas militer yang dimiliki suatu negara menjadi prioritas utama bagi pemerintah, dimana suatu negara melakukan defense sebagai bentuk kebijakan pertahanan negara. Sebuah negara harus menetapkan kebijakan pertahanannya untuk mempertahankan
47 Trevor Nevitt Dupuy, “International Military and Defense Encyclopedia”, Macmillan, New York, 1993, hlm. 7. 48 Leif-Eric Easley, “Defense Ownership or Nationalist Security: Autonomy and Reputation in South Korean and Japanese Security Policies”, The John Hopkins University Press Vol. XXVII No. 2 (Summer-Fall 2007), hlm. 155. 17
kepentingan nasionalnya. Dalam melakukan defense ownership, sebuah negara perlu meningkatkan anggaran pertahanannya untuk memordernisasi perlengkapan serta pengembangan kemampuan personel militernya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam melakukan
49
1.
Kapabilitas suatu negara akan mempengaruhi perkembangan dan bagaimana negara tersebut memperoleh kekuatan pertahanannya. Kondisi finansial akan menunjang suatu negara dalam melakukan defense dalam menghadapi ancaman yang datang dari lingkungan internasional.
Lokasi atau posisi geografis suatu negara juga mempengaruhi kapabilitas nasional serta orientasi politik luar negeri suatu negara. Pada satu sisi berdasarkan posisi geografis, terdapat negara-negara yang mudah diserang oleh negara lain (selalu terancam) dan disisi lain terdapat negara dengan posisi geografis lebih strategis dari yang lainnya. Sehingga pada akhirnya untuk dapat survive di dalam sistem internasional yang anarki, suatu negara perlu meningkatkan power untuk mempertahankan kontrol terhadap negara lain dan membentuk benteng dari ancaman dalam mengejar kepentingan nasionalnya.
2.
External threat
49
18
Ancaman dapat berasal dari lingkungan internasional suatu negara, pandangan suatu negara terhadap aktor disekitarnya dapat memicu reaksi yang dinilai memberikan gangguan terhadap keberlangsungan negara tersebut. Meskipun pada dasarnya ancaman terhadap suatu negara bisa datang dari dalam maupun luar, namun dalam kebanyakan ancaman yang muncul tersebut lebih sering berasal dari lingkungan luar negara itu sendiri. Konsep keamanan tradisional melihat ancaman yang muncul selalu bersifat militer, oleh karena itu pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik. 50
capabilities dari lawan yang potensial ketika mengamati lingkungannya untuk menentukan negara mana yang dinilai sebagai ancaman bagi kelangsungan negara. 51 Terdapat tiga hal yang menjadi kekhawatiran suatu negara yang disebabkan oleh sistem internasional, antara lain: tidak adanya otoritas yang dapat melindungi negara tersebut dari negara lainnya, fakta bahwa setiap negara memiliki beberapa kapabilitas militer ofensif, fakta bahwa suatu negara tidak dapat menentukan dengan jelas mengenai maksud dan tujuan dari negara lain. 52
50 Perwita dan Yani, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 123. 51 John J. Mearsheimer, “Anarchy and the struggle for power: The Tragedy of Great Power Politics”, New York, W W Norton & Company, 2001, hlm. 45. 52 Ibid, hlm. 32. 19
3.
Ally reliability Menurut Easley, suatu negara membutuhkan jaminan terhadap keamanan negaranya. ketika beberapa negara menghadapi lingkungan internasional yang sama, negara-negara tersebut dapat melakukan beberapa hal untuk menjamin keamanannya dalam merespon kondisi tersebut. 53
Pernyataan Easley tersebut sesuai dengan pendapat James D. Morrow, dimana sebuah aliansi terbentuk berdasarkan persamaan kepentingan antar negara. 54
tersebut dianggap menguntungkan bagi negaranya. 55
Ally reliability melihat upaya negara dalam mencapai keseimbangan antara kapabilitas militer dengan tugas dari pertahanan nasional. Suatu negara dapat mengembangkan kapabilitasnya sendiri (internal balancing), bergabung dengan negara lain melawan ancaman (external balancing), atau bergabung dengan sumber ancaman itu sendiri (bandwagoning). 56
Dalam melihat upaya Internal balancing dari segi ally reliabiility, penelitian ini menggunakan pemikiran Paul Dibb sebagai konsep pendukung yang mengarah pada konsep self reliance, konsep ini digunakan untuk mendefinisikan pembentukan pertahanan militer secara mandiri. Ide self reliance muncul dari keraguan suatu negara terhadap
53 Easley, hlm. 157. 54 Stephen B. Long, “A winning proposition? States’ military effectiveness and the reliability of their allies”, Macmillan Publishers Vol. 52 No. 3, 2015, hlm. 366. 55 Ibid. 56 Leif-Eric Easley, hlm. 155. 20
aliansi dalam menjamin keamanan wilayahnya. 57
menegaskan bahwa kecukupan kapabilitas sendiri merupakan hal yang penting bagi kedaulautan nasional sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan luar negeri.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskrtiptif. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 58 John Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah penelitian yang mengeksplorasi permasalahan manusia dan sosial, dimana peneliti membangun sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisa kata-kata, membuat sebuah laporan secara detail. 59
Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kejadian spesifik yang dialami oleh individu atau kelompok. 60
I.8.2 Batasan Penelitian
57 Paul Dibb, “Review of Austialia’s Defence Capabilities”, Report to the Minister for Defence, AGPS, Canberra, 1986, hlm. 51. 58 Jane Ritchie and Jane Lewis, “Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers”, Sage Publications, london, 2003, hm. 3. 59 J. R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif – Jenis Karakteristik dan Keunggulannya”, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 4. 60 Vickie A. Lambert dan Clinton E. Lambert, “Qualitaive Descriptive Research: An Acceptable Design”, Pacific Rim International Journal of Nursing Research vol. 16 No. 4 (Oktober-Desember 2012), hlm. 255. 21
Batasan masalah pada penelitian ini adalah kebijakan Rusia dalam mengelola dan mempertahankan wilayah Arktik sebagai basis strategi sumber daya dan pertahanan negara ditengah sengketa teritorial yang terjadi dengan tekanan dari negara-negara NATO. Penentuan batasan masalah ini dilakukan agar penelitian tidak melebar dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk batasan waktu, peneliti menetapkan waktu penelitian yakni 2008-2015, atau lebih tepatnya saat doktrin mengenai kepentingan di Arktik yang dituangkan dalam dokumen “Foundations of Russian Federation State Policy in the Arctic
terjadi pembaharuan doktrin militer terbaru Rusia yang lebih konsisten. I.8.3 Unit dan Tingkat Analisis Sebelum menentukan tingkat analisa dalam suatu penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan terhadap unit analisa dan unit ekplanasi. Unit analisa adalah objek yang perilakunya hendak kita teliti. Unit ekplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan. 61 Unit analisa dalam penelitian ini adalah negara yaitu Rusia, sedangkan unit eksplanasinya adalah respon NATO terkait isu sengketa wilayah di perairan Arktik. Jadi tingkat analisa dalam peneitian ini adalah sistem internasional, mengingat isu yang diteliti tersebut melibatkan beberapa negara-negara pada lingkar Arktik yang turut mempengaruhi pola perilaku Rusia.
61 Mohtar Masoed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 35-39. 22
I.8.4 Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dimana data yang diperoleh berasal dari tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan isu yang dibahas oleh peneliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menyeleksi dokumen baik yang berbentuk buku, jurnal, artikel, maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan tersebut didapatkan dari ruang pustaka, media masa, juga hasil dari akses pada situs online yang telah diverifikasi sebelumnya. I.8.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Mengingat banyaknya sumber informasi yang diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber, dokumen dan informasi yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan dan kemudian dokumen dan informasi di deskripsikan secara tekstual. Melalui prosedur kualitatif, data dianalisis, menetapkan, menguraikan, dan mendokumentasikan alur sebab/konteks dalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian- rinciannya untuk menilai ide atau makna yang terkandung di dalamnya. 62
terjadi antar negara-negara Arktik, kemudian dilanjutkan pada dokumen-dokumen kebijakan pertahanan Rusia terkait wilayah sengketa di perairan Arktik. Kebijakan pertahanan Rusia melalui penempatan pangkalan militer tersebut merupakan fokus penelitian yang akan dianalisis oleh penulis. Dalam menganalisa kebijakan pertahanan Rusia tersebut serta untuk menjawab pertanyaan penelitian maka
62 Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, “Designing Qualitative Research 3e”. California: Sage Publication Inc, 1999, hlm.117 23
penulis menggunakan kerangka analisis Leif-Eric Easley mengenai defense ownership yang menilai bahwa kekuatan militer dibutuhkan Rusia sebagai bentuk pertahanan negara dengan melihat berbagai faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan pertahanan Rusia tersebut.
24
I.9 Sistematika Penulisan BAB I Pendahuluan Pada bab ini terdiri atas, latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, landasan teoritis dan kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana klaim Rusia pada zona Arktik beserta Kepentingan Rusia pada wilayah tersebut.
Pada bab ini berisikan mengenai permasalahan sengketa wilayah yang dihadapi Rusia di Arktik, beserta respon dari negara-negara Arktik lainnya yang menolak upaya klaim dari Rusia. BAB IV Analisis kebijakan pertahanan Rusia di Arktik
Pada bab ini menjelaskan bagaimana kebijakan pertahanan Rusia dalam menghadapi isu sengketa di Arktik melalui pembangunan pangkalan militer dengan menggunakan konsep defense ownership. Peneliti akan melihat national capabilities, external threat, dan ally
di ambil Rusia tersebut. BAB V Kesimpulan 25
telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Yüklə 168,77 Kb. Dostları ilə paylaş:
|