Artikel Telaahan Abstrak
Yüklə 96,15 Kb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Kata kunci
- Model Pengambilan Keputusan Meningkatkan Akseptor Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
- Keywords
- Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I Kesmas
- Model Pengambilan Keputusan
- Penerapan Shared Decision Making Model
- Konseling Keluarga Berencana
- Pencapaian Tujuan MDGs 2015
| Artikel Telaahan Abstrak Pada periode 2002 _ 2012, tren angka fertilitas total mengalami stagnasi sekitar 2,6. Milenium Development Goals (MDGs) menunjukkan kemajuan yang baik, tetapi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2015. Khususnya upaya untuk mencapai target 102 per 100.000 ke- lahiran hidup. Metode keluarga berencana (KB) yang banyak digunakan pasien pascapersalinan saat ini adalah metode kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik. Sedang metode kontrasepsi jangka panjang seperti intra uterine device dan implant cenderung turun satu poin dari tahun 2002 hingga 2007. Upaya mengatasi masalah yang sedang dialami masyarakat Indonesia saat ini meningkatkan akseptor KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Model pengambilan keputusan adalah alat yang di- kembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB di tingkat pelayanan kesehatan primer dan sekunder. Alat tersebut dapat membantu meningkatkan kepuasan pasien, penggunaan jasa konseling, dan pemilihan penggunaan KB MKJP yang aman dan efektif. Model shared decision ma- king adalah model pengambilan keputusan yang banyak digunakan, ber- manfaat dalam memotivasi pasien memilih perawatan yang tepat dan mem- pertahankan hubungan terapeutik. Diharapkan jumlah akseptor KB MKJP dapat memenuhi target MDGs 2015. Kata kunci: Akseptor keluarga berencana, metode kontrasepsi jangka pan- jang, millenium development goals, tingkat kesuburan Abstract Trends in total fertility rate from the year 2002-2012, amounting to 2.6 stag- nated. Targets of the Millennium Development Goals (MDGs) have shown good progress but still needs to work hard to achieve in 2015. MDGs par- ticular purpose, efforts are needed to achieve the 2015 target of 102 per 100,000 live births. Family planning method that is widely used today are short-term contraceptive methods such as pills or injections. Being a long- term contraceptive methods (LTM) such as intra uterine device and implants tend to go down one point from the year 2002 to 2007. Efforts to address
the problems being experienced by the people of Indonesia is currently im- proving family planning acceptors LTM. Decision making model is a tool de- veloped to improve the quality of family planning services at the level of pri- mary and secondary health care. This tool can help increase the patient sa- tisfaction, using counseling services, and the selection use is safe and ef- fective of contraceptive LTM. Model of shared decision making is a decision making model that is widely used, useful in motivating patients choose the proper care and maintain a therapeutic relationship. Expected number of family planning acceptors LTM can meet MDGs targets by 2015. Keywords: Family planning acceptor, long-term contraception, millenium development goals, fertility rate Pendahuluan Tren angka fertilitas total pada periode 2002 _ 2012 mengalami stagnasi yaitu sebesar 2,6 (angka kelahiran per 1.000 wanita). 1 Penyebaran angka fertilitas me- nunjukkan wanita yang tinggal di perkotaan mempunyai total fertility rate (TFR) 0,4 lebih rendah dibandingkan dengan wanita di perdesaan yang tersebar pada kelom- pok usia 25 _ 29 tahun, 30 _ 34 tahun dan 40 _ 44 tahun. Gambaran peningkatan ibu hamil tahun 2010 adalah 4.809.850 yang tersebar di seluruh Indonesia. 1-3 Kondisi
ini berdampak pada peningkatan jumlah peduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa, lebih 3,4 juta dari proyeksi sekitar 234,2 juta jiwa. 1,3
Pada periode 2000 _ 2010, terjadi peningkatan laju pertumbuhan pen- duduk sekitar 1,49% dibandingkan laju pertumbuhan penduduk periode tahun 1990 _ 2000 sekitar 1,45%. 3
Kesmas , Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 11, Juni 2013 Di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk ber- pengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu dan bayi masih tergolong tinggi. Angka ke- matian ibu, tahun 2007, sekitar 228 per 100.000 kelahir- an hidup dan angka kematian bayi sekitar 34 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN yang lain. 2,3 Angka kematian ibu dipengaruhi oleh proporsi tinggi ibu melahirkan dengan risiko terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Namun, risiko melahirkan terlalu tua memperlihatkan kecenderungan yang meningkat 3,4% dari 1,3%. Pada tahun 2014, diharapkan proporsi melahirkan dengan risiko empat terlalu, menurun 50% dari kondisi yang ada. 1,4
Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati tahun 2015, Indonesia diharapkan mampu menurunkan angka ke- matian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup. 2
angka kematian ibu dan bayi, indikator keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia diharapkan dapat dicapai jika persentase akseptor metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dapat meningkat. 4 Penyebaran pemakaian alat kontrasepsi pada wanita muda cenderung menggunakan cara keluarga berencana (KB), seperti suntik, pil, dan susuk, sedangkan wanita yang lebih tua cenderung memilih menggunakan kon- trasepsi jangka panjang, seperti intra uterine device (IUD) dan sterilisasi. Penggunaan kontrasepsi jangka pendek menyebabkan angka kelangsungan pemakaian kontrasepsi cenderung menurun yang berdampak pada peningkatan fertility rate. 3,4 Metode KB yang banyak di- gunakan pasien pascapersalinan saat ini adalah metode kontrasepsi jangka pendek, seperti pil dan suntik. 3,4 Pemakaian metode suntik dari tahun 2002 _ 2007 cenderung naik empat poin, dari 28% menjadi 32%, sedangkan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan cenderung menurun satu poin meliputi implan 4% menjadi 3%, dan IUD dari 6% menjadi 5%. 5 Hal tersebut menunjukkan bahwa pola penggunaan kon- trasepsi di Indonesia semakin didominasi oleh metode kontrasepsi hormonal dan bersifat jangka pendek. Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi terhadap ke- cenderungan pemilihan metode kontrasepsi jangka pen- dek jenis hormonal adalah faktor penerimaan atau image terhadap kontrasepsi tersebut. Pada periode 2002 – 2007, tingkat drop out pasien yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek jenis hormonal seperti, pil, suntik terus mengalami peningkat- an dari 4,2% menjadi 4,5%. 3,4 Untuk mengatasi per- masalahan penduduk saat ini, pemerintah mencanang- kan program kontrasepsi MKJP yang merupakan metode kontrasepsi dengan masa efektif yang relatif lama. Metode tersebut dapat digunakan oleh wanita meliputi metode operasi wanita, alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau IUD dengan masa berlaku sampai 10 tahun, alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau implan dengan masa berlaku tiga tahun. 5,6 Dalam menjamin hak hidup sehat seluruh bangsa Indonesia, pemerintah bertanggung jawab pada ketersediaan sumber daya yang adil dan merata untuk memperoleh derajat kesehatan tinggi, termasuk pelayanan keluarga berencana. Upaya meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menu- runkan unmet need dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Hal tersebut diprioritaskan pada perluasan pelayanan ke- sehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang kompre- hensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana, dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. 7 Model pengambilan keputusan dalam kesehatan dapat memengaruhi keputusan yang diberikan oleh pasien dalam pemilihan metode kontrasepsi. Model shared decision making adalah salah satu model yang di- gunakan oleh penyedia pelayanan kesehatan dalam mem- bantu pasien membuat keputusan kesehatan. 8 Menurut model tersebut, tenaga kesehatan wajib memberikan informasi pasangan keluarga dan dukungan yang mereka butuhkan untuk membuat salah satu pilihan keputusan terbaik.
8,9 Keputusan pasien dilakukan setelah mendapatkan informasi model kontrasepsi jangka panjang melalui kon- seling.
9 Hasil penelitian hubungan pengetahuan dengan pendidikan, konseling, dan konselor, menemukan 60% responden tidak mengetahui model kontrasepsi yang benar. Penelitian ini menunjukkan banyak ruang untuk meningkatkan kualitas keluarga berencana. Wanita ber- pendidikan lebih tinggi secara bermakna lebih mungkin mengetahui metode kontrasepsi yang digunakan. 10 Peng-
gunaan alat pengambilan keputusan oleh penyedia kesehatan, dan pemberian informasi tentang keluarga berencana, menunjukkan keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi pasien men- jadi meningkat serta kontribusi tenaga kesehatan men- galami pergeseran yang didominasi pada penerapan model shared decision making. 11 Pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh pelayanan keluarga berencana rumah sakit (PKBRS) dengan media konfirmasi, informasi, dan edukasi (KIE), tetapi tidak menyampaikan cara dan alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan IUD postpartum atau MKJP. 12,13 Pemberian KIE dilakukan pada saat calon akseptor hendak menggunakan alat kontrasepsi IUD postpartum periode melahirkan. Penerapkan model pengambilan keputusan diharapkan dapat membantu pasien memilih alat kontrasepsi MKJP sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, total fertility rate dapat berkurang dan diharapkan dapat mencapai tujuan MDGs pada tahun 484 Manurung, Model Pengambilan Keputusan Meningkatkan Akseptor KB 2015, antara lain menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Lebih dari 95% pasien pascapersalinan ingin me- nunda kehamilan berikutnya paling sedikit dua tahun lagi atau tidak ingin menambah anak lagi. 5 Metode yang dapat digunakan ibu pascapersalinan meliputi metode amenore laktasi (MAL), AKDR, metode operasi wanita (MOW), dan metode KB hormonal (implant/susuk) yang tidak mengganggu ASI, suntik (hanya mengandung pro- gestin), minipil (hanya mengandung progestin). 5,6
Kontrasepsi pilihan ibu pascapersalinan adalah metode kontrasepsi jangka panjang yang sesuai prioritas meliputi MOW, AKDR, IUD, dan AKBK. 5,6
Metode tersebut dapat digunakan jangka panjang sehingga menunda masa kehamilan dan menghindari kehamilan yang tidak di- inginkan. Namun, saat ini, proporsi masyarakat yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang memper- lihatkan kecenderungan yang menurun, antara lain di- sebabkan oleh KIE belum mampu menyampaikan infor- masi kontrasepsi jangka panjang dan konseling yang belum sesuai dengan prosedur. Konseling MKJP yang sering dilakukan ketika pasien memasuki persalinan sebaiknya dilakukan pada periode kehamilan sehingga pasien dan keluarga dapat memper- timbangkan kebutuhan. Dengan demikian, keputusan yang tepat pasien dan keluarga adalah memilih kontra- sepsi jangka panjang . Banyak masyarakat pengguna alat kontrasepsi hanya mendapatkan informasi dari orang ter- dekat dan mencoba alat kontrasepsi sesuai dengan infor- masi dari orang lain. 1 MKJP sering diangap masyarakat sebagai alat kontrasepsi dengan efek samping yang ber- bahaya. Faktor-faktor tersebut merupakan pemicu masyarakat untuk memilih alat kontrasepsi jangka pen- dek.
4 Upaya pengambilan keputusan bersama antara petugas kesehatan dan pasien dalam pemilihan MKJP sesuai dengan prosedur belum maksimal. Sementara, penerapan pengambilan keputusan dalam memilih pe- rawatan yang dibutuhkan dapat membimbing pasien memilih metode yang tepat. 14,15
Pengambilan keputusan pelayanan kontrasepsi yang diterima pasien mencermin- kan prinsip etika dalam pelayanan kesehatan yang ter- masuk hak menerima atau menolak salah satu kon- trasepsi yang ditawarkan dan untuk mengubah keputus- an.
9 Pasien berhak memutuskan alat kontrasepsi yang sesuai, dengan mempertimbangkan keadaan fisik, mental, keyakinan, dan prioritas sesuai dengan usia. 15
Pada mulanya, hubungan dokter-pasien dalam me- mutuskan pelayanan yang diberikan berpusat pada dokter, pasien berperan pasif menerima tindakan medis dan keputusan dokter secara otoritas. Bersamaan dengan perkembangan standar pelayanan dan penerapan etika kesehatan, hak pasien untuk menerima, menolak atau mengubah keputusan kesehatan tertentu diakui. 8 Taylor,
16 mengidentifikasi tiga model dalam health care decision making meliputi, paternalism model, patient sovereignty model, dan shared decision making model. Dalam paternalism model, pemberi pelayanan kesehatan adalah pengambil keputusan utama, dengan pertimbang- an pasien tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang perawatan dan pengobatan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Profesional tidak menangani secara kompleks dan baik keputusan pasien tentang tindakan pemeriksaan diagnostik dengan teknologi modern saat ini. Pasien seharusnya memahami tindakan diagnostik yang bervariasi sesuai dengan perawatan dan alat teknologi yang digunakan, sehingga pasien dituntut dapat membuat pilihan informasi yang tepat sesuai dengan pilihan sendiri. 16 Pada patient sovereignty model, pasien adalah pengambil keputusan utama dalam pelayanan kesehatan. Alasan model ini adalah bahwa dalam memutuskan hal utama tidak ada yang mengetahui lebih baik tentang ke- seluruhan kesehatan kecuali pasien. Bahaya penerapan model ini adalah tidak ada satu pun yang dapat me- lindungi pasien dari kelemahan dan penyakit yang perlu dipertimbangkan. 16 Pada shared decision making model pasien dan petugas kesehatan bekerja secara bersama- sama dalam pengambilan keputusannya. 16 Dasarnya
pasien memerlukan dukungan dan informasi untuk mem- buat keputusan terbaik yang berhubungan dengan perawatan kesehatan dan tindakan medis. Dari ketiga model tersebut menurut President’s Commission, pe- nelitian untuk problem etik kedokteran dan biomedical dan perilaku tahun 1980, paternalism model, patient sovereignty model menolak untuk menerapkan model ter- sebut dan merekomendasikan shared decision making model. 16
Kunci keberhasilan pelaksanaan program keluarga berencana adalah penerapan pengambilan keputusan (shared decision making model) yang menjalankan kon- seling kontrasepsi. 17,18 Keberhasilan penerapan shared decision making model meningkatkan akseptor KB MKJP berada di setiap elemen model, meliputi bertanya, priori- tas, menilai, menasihati, pengakuan, membantu, mem- buat keputusan, dan evaluasi. 19,20 Langkah pertama, bertanya adalah wawancara moti- vasi terpusat pasien yang mengidentifikasi isu empati, pemahaman situasi nyata yang berkembang, efikasi ban- tuan pemecahan masalah orang lain, resistansi untuk tidak membuat perubahan dan tidak memberi informasi sebelum waktu tanpa izin pasien. 17,19
Langkah kedua, eksplorasi kebutuhan dan harapan pasien dengan tetap 485 Kesmas , Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 11, Juni 2013 mempertahankan masalah utama pasien selama fase bertanya. Petugas menolong pasien untuk fokus pada ke- butuhan kontrasepsi yang sesuai kondisi. 17,19 Langkah
ketiga, identifikasi hambatan penerapan shared decision making model dari petugas dan dari pasien. Langkah keempat, menasihati, bersiap menunda proses kunjung- an ulang untuk meminimalkan kesalahpahaman petugas dengan pasien dan keluarga. Petugas menyarankan ke- untungan dan risiko informasi yang disampaikan serta memberi waktu untuk berkonsultasi dengan anggota tim, anggota keluarga dan sumber daya masyarakat. 18,19
Langkah kelima, persetujuan pilihan kontrasepsi pasien sesuai kriteria yang berorientasi bukti pada pasien, nilai shared decision making yang dirasakan pasien, berbagai sumber kekuatan dan harapan pasien pada hasil akhir masalah yang dihadapi. 18,19
Langkah keenam, menyedia- kan alat bantu pembuat keputusan KB MKJP untuk membantu pertimbangan pilihan dan konfirmasi infor- masi orang lain. Tahap ini menyajikan pilihan pasien dengan beberapa alternatif meliputi, pro dan kontra pilihan, risiko dan manfaat, suka atau tidak suka, mudah atau penuh tantangan serta penggunaan pilihan jangka pendek atau jangka panjang. Petugas memfasilitasi pro- ses dengan menawarkan alat pembuat keputusan pasien atau patient decision aids (PDAs). 19,20 Langkah ketujuh, membuat keputusan, setelah pasien dan keluarga mema- hami dan mengenal pilihan, pilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan fisik dan mental. 19,20
Langkah kedelapan, mengevaluasi proses berupa meninjau ulang keputusan yang dibuat, jika muncul kekhawatiran pada pilihan pasien. Harapan pasien terhadap alat kontrasepsi pilihan perlu dievaluasi, pengalaman menggunakan dan tingkat kepuasan dalam membatasi dan menunda kehamilan. 19 Hambatan petugas kesehatan meliputi pengalaman kurang nyaman, tidak terbiasa dengan kasus yang di- hadapi, akses sumber daya terbatas, kendala waktu, keyakinan, dan nilai, dan ketidakmampuan menjalin hubungan. Berbagai kendala tersebut diatasi dengan per- timbangan konsultasi atau rujukan, peninjauan catatan sebelum atau sekarang penjadwalan kunjungan ulang, komunikasi semua keterbatasan dan fokus kembali pada tujuan. mengalihkan perawatan sesuai kenyakinan dan nilai serta memberi waktu untuk membina hubungan yang saling percaya. 19 Hambatan pasien meliputi pe- nafsiran dan kesadaran yang salah terhadap kesehatan. Kesulitan dalam bahasa gangguan persepsi penglihatan, pendengaran, keterbatasan kognitif, gangguan emosio- nal, depresi, gaya pengambilan keputusan, keyakinan dan nilai yang pasien anut, kesenjangan pengetahuan, gangguan transmisi kebisingan atau gangguan fisik. Berbagai hambatan tersebut menggunakan bahasa seder- hana yang dapat dipahami, pelayanan interpretasi bahasa melalui kerja sama tim, menanyakan dan menggunakan alat bantu, melibatkan anggota keluarga, identifikasi emosi kuat selama wawancara, identifikasi tingkat depresi dan kolaborasi pengobatan depresi, penetapan peran pasien dan keluarga serta bantuan pilihan tepat, pemastian pengaruh praktek budaya pasien dan keluarga terhadap pilihan dan keputusan alat kontrasepsi MKJP, perhatian lingkungan internal dan eksternal pasien, penggunaan waktu sebaik mungkin, menilai tingkat pen- didikan, pekerjaan dan merujuk jika diperlukan. 18,19 Kegiatan penerapan pengambilan keputusan alat kontrasepsi MKJP dalam pelayanan KB di fasilitas pelayanan rumah sakit belum terlihat penerapan di berbagai elemen tersebut serta penerapan konseling MKJP yang maksimal. 12,13 Seperti yang dinyatakan pe- nelitian sebelumnya, banyak cara meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana antara lain meningkatkan dan mempertahankan hubungan terapeu- tik antara pasien dan petugas kesehatan, meningkatkan komunikasi dan memperbaiki alat bantu pengambilan keputusan MKJP. 10 Semua unsur tersebut telah ada dalam shared decision making model yang menjalankan kegiatan konseling. Bentuk komunikasi interpersonal khusus membantu membuat keputusan atau memecah- kan masalah melalui pemahaman klien meliputi fakta- fakta, harapan, kebutuhan, dan perasaan klien meru- pakan kegiatan konseling. 10,17
Konseling KB mencakup transfer pengetahuan ten- tang model dan cara kerja kontrasepsi yang memungkin- kan pasien mempunyai pilihan informasi dan meningkat- kan kepatuhan penggunaan metode kontrasepsi efektif. 10 Informasi yang lengkap dan cukup memberikan ke- leluasaan kepada pasien dan keluarga dalam memutus- kan pilihan kontrasepsi (informed choice) yang diguna- kan sehingga menurunkan angka dropout akseptor KB, menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan dan meningkatkan konsistensi dan ketepatan penggunaan alat kontrasepsi. 18,19 Selama pemberian konseling, konselor diharapkan mampu mentransfer pengetahuan tentang model kontrasepsi yang tepat, cara kerja metode kontra- sepsi terpilih. Dengan demikian, peran konselor dalam konseling KB adalah memastikan pilihan informasi kon- trasepsi sudah tepat, membantu klien mempertimbang- kan semua aspek masalah untuk pilihan yang cocok dan terbaik. 14 Konseling yang dapat mengubah perilaku pemilihan kontrasepsi diharapkan sesuai dengan prinsip konse- ling.
19 Konseling menerapkan komunikasi yang diawali dengan interaksi saling percaya pada klien. 17 Nada suara rendah digunakan, kritik dan penilaian dihindari dan dengar dan cermati perasaan atau pesan di balik ucapan, dan hormati kerahasiaan klien. Topik pada konseling harus logis dan sesuai urutan sehingga keseluruhan masalah mampu diidentifikasi. Pertanyaan tertutup yang
Manurung, Model Pengambilan Keputusan Meningkatkan Akseptor KB tidak memfasilitasi komunikasi harus dibatasi. Dengan pertanyaan terbuka, himpunan informasi kebutuhan pasien yang mengungkap harapan dan kekhawatiran. Informasi yang menarik membantu klien membuat dan melaksanakan keputusan. Pilihan metode KB relatif mu- dah, tetapi upaya penguatan kebiasaan penggunaan metode terpilih perlu dilakukan secara berkesinambun- gan. Masalah dan keprihatinan klien perlu diperhatikan tanpa mengabaikan informasi pasien. Pengakuan pasien membina hubungan saling percaya sehingga petugas mendapat informasi kontrasepsi yang diinginkan pasien. Pikiran positif juga diperlukan untuk mendiagnosis masalah terkait pilihan kontrasepsi pasien. Pasien yang defensif mungkin merasa terancam atau tidak nyaman, karena petugas belum memperlihatkan rasa hormat, tidak menerima, atau tidak nyaman. Informasi objektif dan benar harus disediakan. Penggunaan kontrasepsi dengan mendorong pertanyaan pasien, meluangkan wak- tu, menjawab semua pertanyaan dan kekhawatiran pasien, dan memahami semua informasi harus didukung. Prinsip konseling yang berikutnya adalah pengidenti- fikasian hambatan pemilihan dan penggunaan kontrasepsi dengan pertanyaan terbuka dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kebenaran isu dengan dikonfirmasi dengan menanyakan asal rumor metode kontrasepsi yang beredar untuk membantu pasien meli- hat logika rumor tersebut dan pengaruh pada diri sendiri. Kerahasiaan pasien dihormati dengan menjaga kerahasiaan dan memelihara catatan pasien tanpa meni- lai perilakunya. Alat bantu visual dan perlengkapan kon- trasepsi digunakan untuk memahami metode kontrasep- si. Komunikasi nonverbal pasien diperhatikan dengan cermat dengan membatasi penjelasan yang tidak perlu dan penekanan pada yang penting. Sebelum mengem- bangkan konsep keseluruhan, istilah didefinisikan dan gagasan dikembangkan. Contoh digunakan untuk men- gulang informasi penting atau konsep yang sulit. Pasien tidak diperbolehkan diyakini dari pandangan penyedia pelayanan atau memberikan solusi kecuali saran klinis/medis. 17,18
Pencapaian Tujuan MDGs 2015 MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat. 7 KB merupakan salah satu indikator pencapaian target ke-5 MDGs 2015, meningkatkan kesehatan ibu dengan meningkatkan akses wanita usia 15 _ 49 tahun yang kawin menjadi akseptor KB dengan MKJP. Sampai tahun 2010, Indonesia mencapai target MDGs yang dikelom- pokkan dalam tiga kategori, meliputi sasaran yang di- capai, sasaran yang dapat tercapai pada tahun 2015, dan sasaran yang pencapaiannya perlu upaya keras. 7 Sasaran dari tujuan MDGs yang cenderung maju, tetapi masih memerlukan kerja keras antara lain adalah MDGs ke-5, angka kematian ibu menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dan perlu upaya keras untuk mencapai target tahun 2015 sekitar 102 per 100.000 kelahiran hidup. 7 Program pembangun- an kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka pencapaian penurunan laju pertumbuhan menjadi 1,1%, total fertilty rate menjadi 2,1 tahun 2014 dengan strategi salah satunya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP. 3,7,8
Untuk itu perlu upaya mengarahkan pasien menjadi akseptor KB MKJP dengan memperhatikan hak dan psikologis pasien. Proses mengarahkan pasien dan kelu- arga dalam pengambilan keputusan sebaiknya dilakukan sejak dini misalnya sejak hamil trimester III dan berakhir pada saat menjelang persalinan. Shared decision making model mampu mengubah perilaku dan mengarahkan pasien mengambil keputusan yang tepat dalam perawat- an diri. 11 Apabila pasien aktif ambil bagian dalam me- ngelola kesehatan dan perawatan, dia akan berperilaku lebih baik. 21,22
ngurangi sejumlah orang memilih perawatan tertentu karena telah mengetahui risiko terkait. 21-23
Pengukuran bukti pelaksanaan shared decision making model men- jadi acuan pengembangan shared decision making mod-
MKJP. Pengukuran dilakukan terhadap penerapan elemen proses pengambilan keputusan, termasuk ke- siapan dan kualitas keputusan, serta tindakan yang diberikan. 21 Strategi meningkatkan shared decision making model menciptakan komunikasi dan partsipasi aktif.
17,23 Dengan demikian, terdapat dua strategi utama yang digunakan untuk membuat orang menjadi aktif meliputi meningkatkan komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan dan menyediakan alat bantu keputu- san.
17,20 Mempertahankan hubungan terapeutik yang telah terjalin antara petugas kesehatan dan calon aksep- tor serta keluarga, memberikan kepercayaan pada pasien untuk memilih KB MKJP yang disarankan sesuai ke- butuhan pasien, sehingga diharapkan jumlah akseptor KB MKJP dapat memenuhi target MDGs di tahun 2015.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk men- capai tujuan MDGs 2015, khususnya tujuan MDGs kelima antara lain menetapkan kebijakan pembangunan kependudukan dan KB, menyusun strategi program KB, memperkuat sumber daya manusia operasional KB serta meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program KB. Namun, evaluasi pelaksanaan program pencapaian peserta aktif KB MKJP di tahun 2012 belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Pelaksanaan program KB MKJP salah satunya adalah IUD Post Placenta di
Kesmas , Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 7, No. 11, Juni 2013 rumah sakit, cara memotivasi pasien untuk menjadi ak- septor belum maksimal. Kunci keberhasilan dalam men- dorong pasien menjadi akseptor KB adalah kepuasan calon akseptor terhadap informasi KB yang diterima dan proses pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan KB dapat membantu meningkatkan kepusaan pasien dan kualitas pelayanan KB. Shared decision making model adalah model pengambilan keputusan yang menjadi pilihan, direkomendasikan dalam pelayanan kesehatan primer dan dapat dikembangkan di Indonesia. Penerapan shared decision making model mengarahkan pasien dalam pemilihan alat kontrasepsi dengan memperhatikan aspek psikologis dengan men- garahkan dan menghargai keputusan pasien menjadi ak- septor KB MKJP. Dengan demikian, proporsi akseptor KB MKJP diharapkan meningkat, peserta KB yang drop
menurun dan fertility rate menurun, sehingga tujuan MDGs kelima tahun 2015 dapat tercapai.
Saran untuk pemangku kebijakan dan petugas ke- sehatan yang menjalankan program KB perlu mengeval- uasi model pengambilan keputusan yang dilakukan saat ini. Hal lainnya yakni perlu untuk tetap mempertahankan pasien yang telah menjadi akseptor KB agar terhindar dari adanya drop out. Perlu dimaksimalkan semua sum- ber daya manusia (petugas kesehatan) yang ada di Indo- nesia untuk dapat menjaring semua penduduk wanita yang masih reproduktif agar ikut menjadi akseptor KB. Perlu adanya penelitian dalam pengembangan dan pe- nerapan shared decision making dalam pelayanan kontrasepsi di Indonesia.
1. Badan Pusat Statistik, BKKBN, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, USAID. Laporan pendahuluan, survei demografi dan kese- hatan Indonesia 2012. Calverton, Maryland, USA. Indonesia: BPS dan Macro International; 2012. 2. Pusat Data dan Informasi . Data dan informasi [homepage on the inter- net]. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 2011 [diak- ses tanggal 22 Juli 2012]. Diunduh dari: www.depkes.go.id. 3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Rakernas pembangunan kependudukan dan KB tahun 2012. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 2013. 4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Evaluasi pelaksanaan program kependudukandan KB tahun 2012. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 2013. 5. Affandi A, Gunardi K. Buku panduan praktek pelayanan kontrasepsi. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2011. 6. Direktorat Kesehatan Reproduksi. Keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 2011. 7. Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Peren- canaan Pembagunan Nasional. Laporan pencapaian tujuan pembangu- nan milenium di Indonesia 2010. Jakarta: Kementerian Perencanaaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembagunan Nasional; 2010.
8. Légaré F, Stacey D, Graham ID, Elwyn G, Pluye P, Gagnon MP. Open sc- cess study protocol advancing theories, models and measurement for an in- terprofessional approach to shared decision making in primary care: a study protocol. Journal BMC Health Services Research. 2009; 8(2): 1472 9. Akerr YA, Melanie GA, Borero S, Santucci A, Schwarz BE. Providers perspectives on challenges to contraceptive counseling in primary care setting. Journal of Women’s Health. 2010; 19(6): 1163-70. 10. Topsever P, Filiz M, Aladag N, Topalli R, Cigerli O, Gorpelioglu S. Counselling and knowledge about contraceptive mode of action among married women. Journal BMC Women’s Health. 2006; 6(12): 1-6. 11. Kim YM, Kols A, Martin A, Silva D, Rinehart W, Johnson S, et al. Promoting informed choice: evaluating a decision-making tool for fam- ily planning clients and providers in Mexico. Journal International Family Planning Perspectives. 2010; 31(4): 162–71. 12. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.Operasional research (OR) IUD pasca plasenta RSUD Dr. Kariadi Semarang. Jurnal BKKBN. 2011: 1(1). 13. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Operasional research (OR) IUD pasca plasenta RSUD Abdoel Moeloek Lampung. Jurnal BKKBN. 2011: 1(2). 14. Hodson P, Seber P. A woman’s right to choose counselling. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care. 2009; 28(4): 174-5. 15. Clark NM, Nelson BW, Valerio MA, Gong ZM, Taylor-Fishwick JC, Fletcher M. Consideration of shared decision making in nursing: a re- view of clinicians’ perceptions and interventions. Journal the Open Nursing. 2009; 3: 65-75. 16. Nichols HF, Humenick SS. Childbirth education: practice, research and theory. 2nd ed. Philadelphia: W.B.Saunders Co; 2000. 17. Epstein RM, Brian AS, Quill TE. Communicating evidence for partici- patory decision making. Journal American Medical Association. 2010; 291(19): 2359-66. 18. World Health Organization. Decision-making tool for family planning clients and providers technical adaptation guide. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs; 2006. 19. Departement of Health London. Key element of shared decision making. London: NHS; 2012 [cited 2013 Feb 12]. Available from: http://healthy quality.va.gov. 20. Elwyn G, O’Connor A, Stacey D, Volk R, Edwards A, Coulter A, Collaboration IPDAS. Developing a quality criteria framework for pa- tient decision aids: online international Delphi consensus process. British Medical Journal. 2006; 333: 417-9. 21. CAPITA group. Measuring shared decision making a review of research evidence. [cited 2012 Feb 8]. Available from: www.capita.co.uk. 22. Coulter. Implementing shared decision making in the UK a report for the Health Foundation. London: the Health Foundation; 2010. 23. Jared JR, Drake RE. Shared descision-making and evidence-based prac- tice. Journal Community Mental Health. 2006; 42 (1): 87-105. 488 Yüklə 96,15 Kb. Dostları ilə paylaş:
|