Sociological Theories III: Social Conflict Teori sosiologis III: Konflik Sosial



Yüklə 53,35 Kb.
tarix01.11.2017
ölçüsü53,35 Kb.
#7668







     

Sociological Theories III: Social Conflict Teori sosiologis III: Konflik Sosial
Objectives Tujuan


After reading this chapter, you should be able to Setelah membaca bab ini, Anda harus dapat

  • Recognize the ways in which power conflict between social groups contributes to crime and criminal activity Kenali cara-cara di mana kekuasaan konflik antara kelompok-kelompok sosial memberikan kontribusi untuk kegiatan kejahatan dan kriminal

  • Understand the distinctions between a number of social conflict theories Memahami perbedaan antara sejumlah teori konflik sosial

  • Identify those social policy initiatives that reflect the social conflict approach Mengidentifikasi inisiatif kebijakan sosial yang mencerminkan pendekatan konflik sosial

  • Assess the shortcomings of the social conflict perspective Menilai kekurangan perspektif konflik sosial

The following material addresses some of these objectives in more detail: Bahan berikut alamat beberapa tujuan lebih terinci:

Law and Social Order Perspectives Perspektif Hukum dan Sosial Pesanan

The rapid growth of Russian organized crime highlights the close link between crime and politics which exists not only in Russia, but throughout the world. Pesatnya pertumbuhan kejahatan terorganisir Rusia menyoroti kaitan erat antara kejahatan dan politik yang ada tidak hanya di Rusia, tetapi di seluruh dunia. In the old Soviet Union, for example, communism precluded the existence of certain forms of crime. Di Uni Soviet, misalnya, komunisme menghalangi keberadaan bentuk-bentuk kejahatan tertentu. People were cared for by the state, and—at least theoretically—most types of private property simply did not exist. Orang-orang dirawat oleh negara, dan-pada jenis secara teori-paling sedikit dari milik pribadi sama sekali tidak ada. Hence, those crimes of theft or destruction of property that took place were generally regarded as crimes against the state—the entity to which most property formally belonged. Karena itu, mereka kejahatan pencurian atau perusakan harta milik yang terjadi pada umumnya dianggap sebagai kejahatan terhadap entitas-negara yang paling formal properti milik. Soviet understandings of crime which characterized the period were couched in terms of communist ideology and seen as the direct result of the immoral tendency toward capitalism. pemahaman Soviet kejahatan yang ditandai periode telah dikemas dalam hal ideologi komunis dan dilihat sebagai hasil langsung dari kecenderungan bermoral terhadap kapitalisme.

As Russian laws changed following the downfall of the Soviet system, so too did the characteristic nature of crime and criminal activity within Russian society. Sebagai hukum Rusia berubah setelah kejatuhan sistem Soviet, demikian pula sifat karakteristik kejahatan dan kegiatan kriminal dalam masyarakat Rusia. Not only were new opportunities for criminal activity created by the changing social structure, but new categories of criminal activity were called into being by changed laws. Tidak hanya itu peluang baru bagi kegiatan kriminal yang diciptakan oleh struktur sosial berubah, tapi kategori baru kegiatan kriminal dipanggil menjadi ada oleh hukum berubah. An understanding of the interplay between formalized law and social order is critical to any study of criminology. Pemahaman tentang interaksi antara hukum formal dan tatanan sosial sangat penting bagi setiap studi kriminologi. Three analytical perspectives that shed some light on the subject will be discussed: Tiga analisis perspektif bahwa titik terang pada subyek akan dibahas:


  • the consensus perspective perspektif konsensus

  • the pluralist perspective perspektif pluralis

  • the conflict perspective perspektif konflik

The Consensus Approach Pendekatan Konsensus

The consensus model of social organization is built around the notion that most members of society agree on what is right and wrong, and that the various elements of society—including institutions such as churches, schools, government agencies, and businesses—work together toward a common and shared vision of the greater good. Model konsensus organisasi sosial dibangun di sekitar gagasan bahwa sebagian besar anggota masyarakat sepakat tentang apa yang benar dan yang salah, dan bahwa berbagai elemen masyarakat-termasuk lembaga-lembaga seperti gereja, sekolah, instansi pemerintah, dan bisnis-bekerja sama menuju umum dan berbagi visi yang baik lebih besar. According to Raymond J. Michalowski, whose excellent analytical work is used to describe each of the three major approaches discussed in this section, the consensus perspective is characterized by four principles:(1) Menurut Raymond J. Michalowski, pekerjaan analitis yang sangat baik digunakan untuk menggambarkan masing-masing dari tiga pendekatan utama yang dibahas dalam bagian ini, perspektif konsensus dicirikan oleh empat prinsip: (1)



  • A belief in the existence of core values. Sebuah keyakinan akan keberadaan nilai-nilai inti. The consensus perspective holds that commonly shared notions of right and wrong characterize the majority of society's members. Perspektif konsensus menyatakan bahwa umum bersama pengertian tentang benar dan salah ciri mayoritas anggota masyarakat.

  • The notion that laws reflect the collective will of the people. Gagasan bahwa hukum mencerminkan kehendak kolektif rakyat. Law is seen as the result of a consensus, achieved through legislative action, and represents a kind of social conscience. Hukum dilihat sebagai hasil dari konsensus, dicapai melalui tindakan legislatif, dan merupakan jenis kesadaran sosial.

  • The assumption that the law serves all people equally. Asumsi bahwa hukum melayani semua orang sama. From the consensus point of view, the law not only embodies a shared view of justice, but is itself perceived to be just in its application. Dari sudut pandang konsensus, hukum tidak hanya mencakup pandangan bersama tentang keadilan, tetapi itu sendiri dianggap hanya dalam penerapannya.

  • The idea that those who violate the law represent a unique subgroup with some distinguishing features. Gagasan bahwa mereka yang melanggar hukum merupakan subkelompok unik dengan beberapa fitur yang membedakan. The consensus approach holds that law violators must somehow be improperly socialized, psychologically defective, or suffer from some other lapse which leaves them unable to participate in what is otherwise widespread agreement on values and behavior. Pendekatan konsensus menyatakan bahwa pelanggar hukum entah bagaimana harus benar disosialisasikan, psikologis rusak, atau menderita dari beberapa selang lain yang membuat mereka tidak dapat berpartisipasi dalam apa yang dinyatakan kesepakatan luas pada nilai-nilai dan perilaku.

The consensus perspective was operative in American politics and characterized social scientific thought in this country throughout much of the early 1900s. Perspektif konsensus operatif dalam politik Amerika dan ditandai pemikiran ilmiah sosial di negara ini selama banyak dari awal 1900-an. It found its greatest champion in Roscoe Pound, former dean of the Harvard School of Law and one of the greatest legal scholars of modern times. Ditemukan terbesar juara di Roscoe Pound, mantan dekan Harvard School Hukum dan salah satu sarjana hukum terbesar di zaman modern. Pound developed the notion that the law is a tool for engineering society. Pound mengembangkan gagasan bahwa hukum merupakan alat bagi masyarakat rekayasa. The law, Pound said, meets the needs of men and women living together in society, and can be used to fashion society's characteristics and major features. Hukum, Pound mengatakan, memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam masyarakat, dan dapat digunakan untuk karakteristik fashion masyarakat dan fitur utama. Pound distilled his ideas into a set of jural postulates. Pound suling ide ke dalam satu set postulat jural. Such postulates, Pound claimed, explain the existence and form of all laws insofar as laws reflect shared needs. dalil tersebut, Pound mengklaim, menjelaskan keberadaan dan bentuk semua hukum sejauh hukum mencerminkan kebutuhan bersama. Pound's postulates read as follows:(2) Pound postulat berbunyi sebagai berikut: (2)

In civilized society men and women(3) must be able to assume that others will commit no intentional aggressions upon them. Pada pria masyarakat beradab dan perempuan (3) harus dapat mengasumsikan bahwa orang lain tidak akan melakukan agresi disengaja atas mereka.



  • In civilized society men and women must be able to assume that they may control for beneficial purposes what they have discovered and appropriated to their own use, what they have created by their own labor, and what they have acquired under the existing social and economic order. Pada pria masyarakat beradab dan wanita harus dapat berasumsi bahwa mereka dapat mengontrol untuk tujuan menguntungkan apa yang mereka telah menemukan dan disesuaikan untuk menggunakan mereka sendiri, apa yang mereka telah diciptakan oleh tenaga kerja mereka sendiri, dan apa yang telah mereka peroleh di bawah tatanan sosial dan ekonomi yang ada .

  • In civilized society men and women must be able to assume that those with whom they deal in the general intercourse of society will act in good faith and hence Pada pria masyarakat beradab dan wanita harus dapat mengasumsikan bahwa orang-orang dengan siapa mereka berurusan dengan hubungan umum masyarakat akan bertindak dengan itikad baik dan karenanya

1. 1. Will make good reasonable expectations that their promises or other conduct will reasonably create. Akan membuat ekspektasi yang wajar baik bahwa janji-janji mereka atau tindakan lain yang cukup akan menciptakan.

2. 2. Will carry out their undertakings according to the expectations which the moral sentiment of the community attaches thereto. Akan melaksanakan usaha mereka sesuai dengan harapan yang sentimen moral masyarakat atase dalamnya.

3. 3. Will restore specifically or by equivalent what comes to them by mistake or unanticipated or (via a) not fully intended situation whereby they receive at another's expense what they could not reasonably have expected to receive under the circumstances. Akan memulihkan khusus atau setara apa yang datang kepada mereka dengan kesalahan atau tidak diantisipasi atau (via a) situasi tidak sepenuhnya ditujukan dimana mereka menerima biaya lain apa yang mereka tidak bisa cukup mengharapkan untuk menerima dalam situasi.


  • In civilized society men and women must be able to assume that those who are engaged in some course of conduct will act with due care not to cause an unreasonable risk of injury upon others. Pada pria masyarakat beradab dan wanita harus dapat mengasumsikan bahwa mereka yang terlibat dalam beberapa program perilaku akan bertindak dengan hati-hati karena tidak menimbulkan resiko cedera yang tidak masuk akal pada orang lain.

  • In civilized society men and women must be able to assume that those who maintain things likely to get out of hand or to escape and do damage will restrain them or keep them within their proper bounds. Pada pria masyarakat beradab dan wanita harus dapat mengasumsikan bahwa mereka yang menjaga hal-hal yang mungkin untuk keluar dari tangan atau untuk melarikan diri dan melakukan kerusakan akan menahan mereka atau membuat mereka tetap dalam batas-batas yang tepat.

The Pluralistic Approach Pendekatan Pluralis

Contrary to the assumptions made by consensus thinkers, however, it has become quite plain to most observers of the contemporary social scene that not everyone agrees on what the law should say. Berlawanan dengan asumsi yang dibuat oleh para pemikir konsensus, bagaimanapun, telah menjadi sangat jelas bagi pengamat sebagian besar adegan sosial kontemporer yang tidak semua orang setuju pada apa hukum harus berkata. Society today is rife with examples of conflicting values and ideals. Masyarakat hari ini penuh dengan contoh-contoh nilai-nilai yang saling bertentangan dan cita-cita. Consensus is hard to find. Konsensus sulit ditemukan. Modern debates center on issues such as abortion, euthanasia, the death penalty, the purpose of criminal justice agencies in a diverse society, social justice, the rights and responsibilities of minorities and other underrepresented groups, women's issues, the proper role of education, economic policy, social welfare, the function of the military in a changing world, environmental concerns, and appropriate uses of high technology. perdebatan modern berpusat pada isu-isu seperti aborsi, euthanasia, hukuman mati, tujuan lembaga peradilan pidana dalam masyarakat yang beragam, keadilan sosial, hak dan tanggung jawab minoritas dan kelompok underrepresented lain, isu-isu perempuan, peran yang tepat pendidikan, ekonomi kebijakan, kesejahteraan sosial, fungsi militer dalam dunia yang terus berubah, masalah lingkungan hidup, dan menggunakan teknologi tinggi yang tepat. As many contemporary public forums would indicate, there exists within America today a great diversity of social groups, each with its own point of view regarding what is right and what is wrong, and each with their own agenda. Sebanyak forum publik kontemporer akan menunjukkan, terdapat dalam Amerika saat ini keragaman besar kelompok sosial, masing-masing dengan titik pandang sendiri tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan masing-masing dengan agenda mereka sendiri. Add to that the plethora of self-proclaimed individual experts busily touting their own points of view, and anything but a consensus of values seems characteristic of society today. Tambahkan ke bahwa kebanyakan ahli memproklamirkan diri individu sibuk menggembar-gemborkan titik pandang mereka sendiri, dan apa pun kecuali sebuah konsensus nilai tampaknya karakteristik masyarakat saat ini.



Such a situation is described by some writers as pluralistic. Situasi seperti digambarkan oleh beberapa penulis sebagai pluralistik. A pluralistic perspective mirrors the thought that a multiplicity of values and beliefs exists in any complex society, and that different social groups will each have their own set of beliefs, interests, and values. Sebuah cermin pluralistik perspektif pemikiran bahwa multiplisitas nilai-nilai dan keyakinan ada dalam setiap masyarakat yang kompleks, dan bahwa kelompok-kelompok sosial yang berbeda akan masing-masing memiliki mereka sendiri, keyakinan, minat, dan nilai-nilai. A crucial element of this perspective, however, is the assumption that although different viewpoints exist, most individuals agree on the usefulness of law as a formal means of dispute resolution. Elemen penting dari perspektif ini, bagaimanapun, adalah asumsi bahwa sudut pandang yang berbeda walaupun ada, kebanyakan orang setuju pada kegunaan hukum sebagai sarana formal penyelesaian sengketa. Hence, from a pluralistic perspective the law, rather than reflecting common values, exists as a peace-keeping tool that allows officials and agencies within the government to settle disputes effectively between individuals and among groups. Oleh karena itu, dari perspektif hukum pluralistik, bukannya mencerminkan nilai-nilai bersama, ada sebagai alat penjaga perdamaian yang memungkinkan para pejabat dan instansi di pemerintahan untuk menyelesaikan sengketa secara efektif antar individu dan antar kelompok. It also assumes that whatever settlement is reached will be acceptable to all parties because of their agreement on the fundamental role of law in dispute settlement. Ini juga mengasumsikan bahwa apa pun penyelesaian dicapai akan diterima oleh semua pihak karena perjanjian mereka pada peran dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. The basic principles of the pluralist perspective include notions that(4) Prinsip-prinsip dasar perspektif pluralis meliputi pengertian bahwa (4)

  • Society consists of many and diverse social groups. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial banyak dan beragam. Differences in age, gender, sexual preference, ethnicity, and the like often provide the basis for much naturally occurring diversity. Perbedaan usia, jenis kelamin, preferensi seksual, etnisitas, dan sejenisnya sering memberikan dasar untuk banyak keragaman alami.

  • Each group has its own characteristic set of values, beliefs, and interests. Setiap kelompok memiliki karakteristik sendiri seperangkat nilai, kepercayaan, dan kepentingan. Variety in gender, sexual orientation, economic status, ethnicity, and other forms of diversity produce interests which may unite like-minded individuals, but which may also place them in natural opposition to other social groups. Ragam gender, orientasi seksual, status ekonomi, etnis, dan bentuk lain dari keanekaragaman menghasilkan kepentingan yang dapat menyatukan orang yang berpikiran sama, tetapi yang juga dapat menempatkan mereka dalam oposisi alami untuk kelompok-kelompok sosial lainnya.

  • There exists a general agreement on the usefulness of formalized laws as a mechanism for dispute resolution. Ada ada perjanjian umum tentang kegunaan hukum diformalkan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan. People and groups accept the role of law in the settlement of disputes and accord decisions reached within the legal framework at least a modicum of respect. Orang-orang dan kelompok-kelompok menerima peran hukum dalam penyelesaian sengketa dan keputusan kesepakatan dicapai dalam kerangka hukum setidaknya jumlah sedikit rasa hormat.

  • The legal system is value neutral. Sistem hukum adalah nilai netral. That is, the legal system is itself thought to be free of petty disputes or above the level of general contentiousness which may characterize relationships between groups. Artinya, sistem hukum itu sendiri dianggap bebas dari perselisihan kecil atau di atas tingkat contentiousness umum yang dapat mencirikan hubungan antar kelompok.

  • The legal system is concerned with the best interests of society. Sistem hukum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Legislators, judges, prosecutors, attorneys, police officers, and correctional officials are assumed to perform idealized functions that are beyond the reach of the everyday interests of self-serving groups. Legislator, hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan pejabat pemasyarakatan diasumsikan untuk melakukan fungsi-fungsi ideal yang berada di luar jangkauan kepentingan sehari-hari dari kelompok self-melayani. Hence, such official functionaries can be trusted to act in accordance with the greater good, to remain unbiased, and to maintain a value-free system for the enforcement of laws. Oleh karena itu, pejabat resmi tersebut dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kebaikan yang lebih besar, untuk tetap tidak bias, dan memelihara sistem nilai-gratis untuk penegakan hukum.

According to the pluralistic perspective, conflict is essentially resolved through the peace-keeping activities of unbiased government officials exercising objective legal authority. Menurut perspektif pluralistik, konflik pada dasarnya diselesaikan melalui kegiatan penjaga perdamaian dari pejabat pemerintah yang tidak bias wewenang hukum yang obyektif.

The Conflict Perspective Perspektif Konflik

A third point of view, the conflict perspective, maintains that conflict is a fundamental aspect of social life itself that can never be fully resolved. Titik ketiga pandang, perspektif konflik, memelihara konflik yang merupakan aspek fundamental dari kehidupan sosial itu sendiri yang tidak pernah dapat sepenuhnya diselesaikan. At best, according to this perspective, formal agencies of social control merely coerce the unempowered or the disenfranchised to comply with the rules established by those in power. Paling-paling, menurut perspektif ini, lembaga formal dari kontrol sosial hanya memaksa para unempowered atau kehilangan haknya untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh mereka yang berkuasa. From the conflict point of view, laws become a tool of the powerful, useful in keeping others from wresting control over important social institutions. Dari sudut pandang konflik, hukum menjadi alat dari, kuat berguna dalam menjaga orang lain dari merebut kendali atas lembaga-lembaga sosial penting. Social order, rather than being the result of any consensus or process of dispute resolution, rests upon the exercise of power through law. order Sosial, bukannya hasil segala konsensus atau proses penyelesaian sengketa, terletak pada pelaksanaan kekuasaan melalui hukum. Those in power must work ceaselessly to remain there, although the structure which they impose on society--including patterns of wealth building that they define as acceptable and circumstances under which they authorize the exercise of legal power and military might--gives them all the advantages they are likely to need. Mereka yang berkuasa harus bekerja tanpa henti untuk tetap ada, meskipun struktur yang yang diberlakukan kepada masyarakat - termasuk pola bangunan kekayaan yang mereka dapat diterima dan didefinisikan sebagai keadaan di mana mereka kuasa pelaksanaan kekuasaan hukum dan militer mungkin - memberi mereka semua keuntungan mereka mungkin membutuhkan. The conflict perspective can be described in terms of six key elements:(5) Perspektif konflik dapat dijelaskan dalam hal enam elemen kunci: (5)



  • Society is composed of diverse social groups. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang beragam. As in the pluralist perspective, diversity is thought to be based upon distinctions which people hold to be significant, such as gender, sexual orientation, social class, and the like. Seperti dalam perspektif pluralis, keragaman adalah pemikiran yang didasarkan pada perbedaan yang orang memegang sangat signifikan, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, kelas sosial, dan sejenisnya.

  • Each group holds to differing definitions of right and wrong. Setiap kelompok memegang dengan perbedaan definisi benar dan salah. Moralistic conceptions and behavioral standards vary from group to group. konsepsi moral dan standar perilaku yang berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok.

  • Conflict between groups is unavoidable. Konflik antara kelompok tidak dapat dihindari. Conflict is based upon differences held to be socially significant (such as ethnicity, gender, social class, etc.) and is unavoidable because groups defined on the basis of these characteristics compete for power, wealth, and other forms of recognition. Konflik didasarkan pada perbedaan dianggap sosial yang signifikan (seperti etnis, gender, kelas sosial, dll) dan tidak dapat dihindari karena kelompok-kelompok yang didefinisikan berdasarkan karakteristik ini bersaing untuk kekuasaan, kekayaan, dan bentuk-bentuk pengakuan.

  • The fundamental nature of group conflict centers on the exercise of political power. Sifat dasar dari pusat konflik kelompok pada pelaksanaan kekuasaan politik. Political power is the key to the accumulation of wealth and to other forms of power. Kekuasaan politik adalah kunci untuk akumulasi kekayaan dan bentuk-bentuk lain kekuasaan.

  • Law is a tool of power and furthers the interests of those powerful enough to make it. Hukum adalah alat kekuasaan dan furthers kepentingan orang cukup kuat untuk membuatnya. Laws allow those in control to gain what they define (through the law) as legitimate access to scarce resources and to deny (through the law) such access to the politically disenfranchised. Hukum membiarkan yang berada dalam kontrol untuk mendapatkan apa yang mereka define (melalui hukum) sebagai akses ke sumber daya langka yang sah dan untuk menolak (melalui hukum) akses tersebut ke politik dikucilkan.

  • Those in power are inevitably interested in maintaining their power against those who would usurp it. Mereka yang berkuasa yang pasti tertarik dalam mempertahankan kekuasaan mereka melawan mereka yang akan merebut itu. The powerful strive to keep their power. Yang kuat berusaha untuk menjaga kekuasaan mereka.

The conflict perspective was brought to criminology early in the twentieth century, but popularized by George Vold in 1958. Perspektif konflik dibawa ke kriminologi pada awal abad kedua puluh, tetapi dipopulerkan oleh George Vold pada tahun 1958. Vold described social conflict as "a universal form of interaction" and said that groups are naturally in conflict as their interests and purposes "overlap, encroach on one another and (tend to) be competitive."(6) Vold also addressed the issue of social cohesion, noting that as intergroup conflict intensified, loyalty of individual members to their groups increased. Vold konflik sosial digambarkan sebagai "suatu bentuk interaksi universal" dan mengatakan bahwa kelompok-kelompok secara alami dalam konflik kepentingan dan tujuan "tumpang tindih, mengganggu satu sama lain dan (cenderung) menjadi kompetitif." (6) Vold juga membahas masalah kohesi sosial, mencatat bahwa konflik antargolongan diintensifkan, loyalitas anggota individu untuk kelompok mereka meningkat. "It has long been realized that conflict between groups tends to develop and intensify the loyalty of group members to their respective groups,"(7) Vold wrote. "Telah lama menyadari bahwa konflik antar kelompok cenderung untuk mengembangkan dan meningkatkan loyalitas anggota kelompok untuk kelompok masing-masing," (7) Vold menulis. But Vold's most succinct observation of the role conflict plays in contributing to crime was expressed in these words: "The whole political process of law making, law breaking, and law enforcement becomes a direct reflection of deep-seated and fundamental conflicts between interest groups. Those who produce legislative majorities win control over the power," said Vold, "and dominate the policies that decide who is likely to be involved in violation of the law."(8) Tapi pengamatan Vold paling ringkas konflik memainkan peran dalam memberikan kontribusi bagi kejahatan itu dinyatakan dalam kata-kata: "Proses politik seluruh pembuatan hukum, melanggar hukum, dan penegakan hukum menjadi sebuah refleksi langsung dari konflik yang mendalam dan mendasar antara kelompok kepentingan. Mereka yang memproduksi mayoritas legislatif memenangkan kontrol atas kekuasaan, "kata Vold," dan mendominasi kebijakan yang memutuskan siapa yang mungkin terlibat dalam pelanggaran hukum "(8).

In other words, from Vold's point of view, powerful groups make laws, and those laws express and protect their interests. Dengan kata lain, dari sudut pandang Vold, kelompok yang kuat membuat hukum, dan hukum-hukum mengekspresikan dan melindungi kepentingan mereka. Hence, the body of laws that characterize any society is a political statement, and crime is a political definition imposed largely upon those whose interests lie outside of that which the powerful, through the law, define as acceptable. Oleh karena itu, badan hukum yang menjadi ciri masyarakat mana pun adalah pernyataan politik, dan kejahatan adalah definisi politik dikenakan terutama karena kepentingan mereka yang berada di luar itu yang kuat, melalui hukum, definisikan sebagai diterima. In his writings about conflict Vold went so far as to compare the criminal with a soldier, fighting, through crime commission, for the very survival of the group whose values he or she represents. Dalam tulisannya tentang konflik Vold pergi sejauh untuk membandingkan pidana dengan tentara, berkelahi, melalui komisi kejahatan, untuk kelangsungan hidup kelompok yang nilai dia mewakili. In Vold's words: "[t]he individual criminal is then viewed as essentially a soldier under conditions of warfare: his behavior may not be 'normal' or 'happy' or 'adjusted'—it is the behavior of the soldier doing what is to be done in wartime."(9) Vold's analogy, probably influenced by the proximity in time of his writing to World War II, was meant to express the idea that crime was a manifestation of denied needs and values, that is, the cultural heritage of disenfranchised groups who were powerless to enact their interests in legitimate fashion. Dengan kata Vold's: "[t] ia pidana individu ini kemudian dipandang sebagai dasarnya seorang prajurit dalam kondisi peperangan: tingkah lakunya mungkin tidak 'normal' atau 'senang' atau 'adjusted'-itu adalah perilaku prajurit melakukan apa yang harus dilakukan di masa perang "(9) analogi Vold, mungkin dipengaruhi oleh kedekatan pada saat tulisannya Perang Dunia II., dimaksudkan untuk mengekspresikan gagasan bahwa kejahatan merupakan manifestasi kebutuhan ditolak dan nilai-nilai, yaitu budaya warisan kelompok diberi hak yang tidak berdaya untuk menetapkan kepentingan mereka dalam mode sah. Hence, theft becomes necessary for many poor people, especially those left unemployed or unemployable by the socially acceptable forms of wealth distribution defined by law. Oleh karena itu, pencurian menjadi penting bagi banyak orang miskin, terutama mereka yang tertinggal menganggur atau unemployable oleh bentuk-bentuk sosial diterima distribusi kekayaan yang didefinisikan oleh hukum.

Another early conflict theorist, Austin Turk, said that in the search for an explanation of criminality, "one is led to investigate the tendency of laws to penalize persons whose behavior is more characteristic of the less powerful than of the more powerful and the extent to which some persons and groups can and do use legal processes and agencies to maintain and enhance their power position vis-a-vis other persons and groups."(10) In his 1969 seminal work, Criminality and Legal Order, (11) Turk wrote that in any attempt to explain criminality, "it is more useful to view the social order as mainly a pattern of conflict" rather than to offer explanations for crime based upon behavioral or psychological approaches. Lain teori konflik awal, Austin Turki, mengatakan bahwa dalam mencari penjelasan tentang kriminalitas, "satu ini dipimpin untuk menyelidiki kecenderungan undang-undang untuk menghukum orang-orang yang perilakunya lebih karakteristik yang kurang kuat daripada yang lebih kuat dan sejauh yang beberapa orang dan kelompok dapat dan harus menggunakan proses hukum dan lembaga untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kekuasaan mereka-a-vis vis orang lain dan kelompok). "(10 Pada tahun 1969 karyanya mani, Kriminalitas dan Hukum Order, (11) Turki menulis bahwa dalam setiap upaya untuk menjelaskan kriminalitas, "adalah lebih berguna untuk melihat tatanan sosial sebagai terutama pola konflik" daripada untuk menawarkan penjelasan untuk kejahatan yang didasarkan pada pendekatan perilaku atau psikologis. Turk, like most other conflict criminologists, saw the law as a powerful tool in the service of prominent social groups seeking continued control over others. Turki, seperti kebanyakan kriminolog konflik lainnya, melihat hukum sebagai alat yang ampuh dalam pelayanan kelompok-kelompok sosial terkemuka yang ingin mengontrol lanjutan atas orang lain. Crime was the natural consequence of such intergroup struggle because it resulted from the definitions imposed by the laws of the powerful upon the disapproved strivings of the unempowered. Kejahatan adalah konsekuensi alami dari perjuangan antargolongan tersebut karena berasal dari definisi dipaksakan oleh hukum yang kuat atas perjuangan tidak setuju dengan unempowered.

Notes Catatan

(1) Raymond J. Michalowski, "Perspectives and Paradigm: Structuring Criminological Thought," in Robert F. Meier, ed., Theory in Criminology (Beverly Hills, CA: Sage, 1977), pp. 17-39. (1) Raymond J. Michalowski, "Perspektif dan Paradigma: Strukturisasi Thought kriminologi," dalam Robert F. Meier, red)., Teori dalam Kriminologi (Beverly Hills, CA: Sage, 1977, hal 17-39.


(2) Roscoe Pound, Social Control Through the Law: The Powell Lectures (Hamden, CT: Archon, 1968), pp. 113–114. (2) Roscoe Pound, Kontrol Sosial Melalui hukum: Powell The Kuliah (Hamden, CT: Archon, 1968), hal 113-114.
(3) Although Pound's postulates originally made reference only to "men" we have here used the now-conventional phrase "men and women" throughout the postulates to indicate that Pound was speaking of all persons within the social group. (3) Meskipun Pound postulat awalnya dibuat referensi hanya untuk "pria" kita miliki di sini menggunakan ungkapan sekarang-konvensional "laki-laki dan perempuan" di seluruh dalil-dalil untuk menunjukkan bahwa Pon sedang berbicara tentang semua orang dalam kelompok sosial. No other changes to the original postulates have been made. Tidak ada perubahan lain terhadap dalil-dalil yang asli telah dibuat.
(4) Adapted from Michalowski, "Perspectives and Paradigm: Structuring Criminological Thought." (4) Diadaptasi dari Michalowski, "Perspektif dan Paradigma:. Strukturisasi kriminologi Pemikiran"
(5) Ibid. (5) Ibid.
(6) George B. Vold, Theoretical Criminology (New York: Oxford University Press, 1958), p. (6) George B. Vold, Kriminologi Teoritis (New York: Oxford University Press, 1958), hal 205. 205.
(7) Ibid., p. (7) Ibid., P. 206. 206.
(8) Ibid., pp. 208-209. (8) Ibid., Hal 208-209.
(9) Ibid., p. (9) Ibid., P. 309. 309.
(10) Austin Turk, Criminality and Legal Order (Chicago: Rand McNally, 1969), p. (10) Austin Turki, Kriminalitas dan Ketertiban Hukum (Chicago: Rand McNally, 1969), hal vii. vii.
(11) Ibid. (11) ibid.




Yüklə 53,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə