Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa Panduan untuk Dunia Usaha

16

Deklarasi PMN ILO dapat memberi panduan bagi para peserta Global Compact 

PBB  tentang  keempat prinsip ketenagakerjaan dan  juga bidang-bidang penting 

lainnya. Deklarasi PMN ILO ini didasari pada pengakuan bahwa prinsip-prinsip 

tertentu yang diambil dari standar internasional juga relevan untuk perusahaan-

perusahaan.

Prinsip-prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB didasari pada beberapa 

standar tertentu, yang terkait dengan hak-hak fundamental. Untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku perusahaan yang diharapkan, 

Deklarasi Tripartit ILO tentang Prinsip Perusahaan Multinasional (Deklarasi PMN 

ILO) dan Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional serta interpretasi dan 

klarifi kasi keduanya masing-masing berfungsi sebagai acuan yang otoritatif bagi  

perilaku perusahaan.

---

17

Memahami 

dan Menerapkan

Prinsip-prinsip 

Ketenagakerjaan

---

18

---

19

Melaksanakan kebebasan berserikat dan pengakuan 

secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan 

bersama

(Prinsip Global Compact PBB 3)

Apa yang dimaksud dengan kebebasan berserikat?

Kebebasan berserikat menunjukkan adanya penghargaan atas hak semua pengusaha 

dan semua pekerja untuk secara bebas dan sukarela membentuk dan bergabung 

dengan kelompok-kelompok untuk mempromosikan dan mempertahankan 

kepentingan kerja mereka.

Pekerja dan pengusaha punya hak untuk mendirikan, bergabung dan mengelola 

organisasi mereka sendiri tanpa interferensi dari Negara atau entitas lain 

manapun.

Pengusaha tidak boleh mengganggu keputusan pekerja untuk berserikat, 

atau mencoba mempengaruhi keputusan mereka dengan cara apapun, atau 

mendiskriminasikan pekerja yang memilih untuk berserikat atau pihak yang 

bertindak selaku perwakilan mereka.

Apa yang dimaksud dengan perundingan bersama?

Hak pekerja untuk berunding secara bebas dengan pengusaha merupakan elemen 

penting dalam kebebasan berserikat. Perundingan bersama adalah proses sukarela 

dimana pengusaha dan pekerja dapat membahas dan menegosiasikan hubungan 

mereka, khususnya tentang syarat dan ketentuan kerja. Peserta perundingan bersama 

antara lain adalah pengusaha atau organisasi mereka, dan serikat pekerja atau jika 

mereka berhalangan, perwakilan yang ditunjuk secara bebas oleh pekerja.

---

20

Perundingan bersama hanya dapat berfungsi secara efektif bila diadakan secara 

bebas dan jujur oleh semua pihak. Hal ini mengimplikasikan:

•  

Upaya untuk mencapai kesepakatan;

•  

Melaksanakan negosiasi yang jujur dan konstruktif;

•  

Menghindari penundaan yang tidak dapat dibenarkan;

•  

Menghormati kesepakatan yang diambil dan diterapkan secara jujur; dan

•   Memberi waktu yang cukup untuk para pihak dalam membahas dan 

menyelesaikan perselisihan kolektif.

Berunding secara jujur dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat 

diterima bersama. Apabila kesepakatan ini tidak dapat dicapai, maka prosedur 

penyelesaian perselisihan yaitu mulai dari konsiliasi melalui mediasi hingga 

arbitrase, dapat dilakukan.

Perwakilan pekerja harus diberi fasilitas yang tepat, dengan mempertimbangkan 

kebutuhan, jumlah dan kemampuan perusahaan terkait, sehingga mereka dapat 

melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif serta melaksanakan peran mereka 

tanpa interferensi. Perwakilan pekerja perlu diberi informasi yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan negosiasi yang berarti.

Proses perundingan bersama juga mencakup fase sebelum negosiasi aktual dilakukan 

yaitu berbagi informasi, konsultasi, penilaian bersama – serta melaksanakan 

kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama harus mencakup ketentuan tentang 

penyelesaian perselisihan.

Untuk memfasilitasi negosiasi, pemakaian konsiliasi dan mediasi yang bersifat 

sukarela atau berdasarkan hukum, dapat diterima. Di sisi lain, arbitrase hanya sah 

bila diminta kedua belah pihak atau bila diharuskan oleh undang-undang.

---

21

Apa tanggung jawab pemerintah?

Untuk mewujudkan  prinsip kebebasan berserikat dan hak untuk melaksanakan  

perundingan bersama dibutuhkan dasar hukum yang menjamin terlaksananya 

hak-hak tersebut. Ia juga membutuhkan kerangka kerja institusional yang mungkin 

bersifat tripartit, antara organisasi pengusaha dengan pekerja, atau kombinasi 

keduanya. Individu yang ingin melaksanakan hak-hak mereka agar suara mereka 

didengar, juga harus dilindungi dari diskriminasi. Dan organisasi pengusaha dan 

pekerja harus menerima satu sama lain sebagai mitra untuk menyelesaikan masalah 

bersama serta menghadapi tantangan bersama.

Pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan adanya kerangka hukum 

dan kelembagaan yang berfungsi dengan benar. Mereka juga harus membantu 

mempromosikan budaya saling menerima dan bekerjasama.

Apabila pemerintah tidak menghormati kewajiban internasional mereka, maka 

beberapa upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan undang-undang dan tata 

pemerintahan. Apabila tidak ada undang-undang yang sesuai dengan peraturan 

ketenagakerjaan internasional,  pengusaha dan serikat pekerja perlu mengambil 

segala upaya untuk menghormati prinsip-prinsip ini, setidaknya di negara dimana 

menghormati prinsip ini tidak dilarang secara khusus. Di negara dimana undang-

undang melindungi hak-hak, tapi pelaksanaan hak tersebut masih buruk akibat 

kurangnya upaya penegakan, maka pengusaha perlu mematuhi undang-undang 

tersebut.

Kebebasan berserikat adalah prinsip yang punya dampak besar terhadap 

pembangunan dan upaya penguatan demokrasi. Ini adalah hak yang menjamin 

keberadaan masyarakat madani yang nyata dan independen. Serikat pekerja dan 

organisasi pengusaha yang bebas, sebagai aktor utama dan perwakilan masyarakat, 

membuka ruang bagi orang lain untuk berpartisipasi secara bebas dengan pihak 

pemerintah dan melakukan tugas mereka tanpa mengalami interferensi. Hubungan 

industrial merupakan elemen penting dari “pengaturan sendiri” tidak bergantung 

pada Negara. Atas semua alasan ini serta alasan-alasan lainnya, kebebasan 

berserikat menopang dan mendukung kesembilan prinsip Global Compact PBB 

lainnya.

---