Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Global Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa Panduan untuk Dunia Usaha

13

Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan

Dari mana asal prinsip-prinsip ketenagakerjaan Global Compact PBB: 

Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja

International Labour Organization (ILO) adalah lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa 

yang dibentuk dengan tujuan menetapkan peraturan ketenagakerjaan internasional. 

ILO mempunyai  struktur tripartit dan diperintah oleh para perwakilan pemerintah, 

pengusaha dan pekerja. Prinsip-prinsip ketenagakerjaan diambil dari Konvensi 

dan Rekomendasi ILO, yang menetapkan standar ketenagakerjaan  internasional 

untuk serangkaian subyek yang terkait dengan dunia ketenagakerjaan, termasuk 

hak asasi manusia di tempat kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kebijakan 

kerja dan pengembangan sumber daya manusia. Kekhawatiran yang semakin 

meningkat tentang dampak sosial dari globalisasi mendorong  anggota ILO – yaitu 

perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja di tingkat internasional – untuk 

mengakui di tahun 1995 bahwa ada empat kategori peraturan ketenagakerjaan, 

yang disampaikan dalam delapan konvensi (yang disebut “konvensi utama”), yang 

harus dianggap fundamental karena konvensi-konensi ini melindungi hak-hak 

dasar para pekerja. Keempat kategori ini adalah:

a)   Kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan 

perundingan bersama;

b)   Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;

c)   Penghapusan pekerja  anak secara efektif; dan

d)   Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Proses ini mencapai puncaknya di tahun 1998 dengan ditetapkannya Deklarasi ILO 

tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja. Deklarasi ini menegaskan 

bahwa semua negara anggota ILO, walaupun mereka mungkin belum meratifi kasi 

Konvensi terkait, berkewajiban berdasarkan fakta keanggotaan mereka dalam ILO 

untuk menghormati, mempromosikan serta mewujudkan prinsip-prinsip terkait 

hak-hak fundamental yang menjadi inti dari konvensi-konvensi tersebut.

1

1 

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang Deklarasi ini, silakan kunjungi: http://www.ilo.

org/declaration

---

14

Penerapan Deklarasi ini telah menegaskan keinginan masyarakat internasional 

untuk menghadapi tantangan globalisasi. Deklarasi ini dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa kemajuan sosial terkait dengan kemajuan dan pertumbuhan 

ekonomi. Deklarasi ini menyediakan tolok ukur (benchmark) untuk perilaku dunia 

usaha yang bertanggungjawab sehingga sering dijadikan rujukan dalam upaya-

upaya  Tanggungjawab Sosial Korporasi atau Corporate Social Responsibility (CSR) 

seperti Global Compact PBB.

Kotak 3

Konvensi-Konvensi ILO yang Utama Terkait Ketenagakerjaan

2

Kebebasan berserikat dan hak untuk melakukan perundingan 

bersama

•  

Konvensi ILO no. 87 tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan 

Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi 

•  

Konvensi ILO no. 98 tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi 

dan Perundingan Bersama

Kerja paksa

•  

Konvensi ILO No. 29 tahun 1930 tentang Kerja Paksa

•  

Konvensi ILO No. 105 tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa

Pekerja anak

•  

Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum

•  

Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan 

Terburuk untuk Anak

Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan

•  

Konvensi ILO No. 100 tahun 1951 tentang Upah yang Setara

•  

Konvensi ILO No. 111 tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan 

dan jabatan)

2 

 Teks semua Konvensi dan rekomendasi ILO ada di www.ilo.org/ilolex.

---

15

Seperangkat prinsip-prinsip ketenagakerjaan  yang perlu diketahui oleh 

perusahaan-perusahaan

Instrumen utama ILO dalam mempromosikan peraturan dan prinsip ketenagakerjaan 

di dunia korporasi adalah Deklarasi Prinsip Tripartit tentang Perusahaan Multi 

Nasional serta Kebijakan Sosial (Deklarasi PMN ILO). Deklarasi PMN ILO ini sifatnya 

unik di bidang ini karena ia disusun oleh perwakilan pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja, dan merupakan instrumen yang paling komprehensif dalam meningkatkan 

dimensi ketenagakerjaan dari  CSR.

Deklarasi PMN ILO berisi beberapa rekomendasi tentang bagaimana 

cara perusahaan menerapkan prinsip-prinsip yang diambil dari peraturan 

ketenagakerjaan internasional di bidang kebijakan umum, promosi dan keamanan 

kerja, kesempatan dan perlakuan yang adil, pelatihan, upah dan tunjangan, usia 

minimum, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. Dengan 

demikian, Deklarasi ini menyediakan panduan yang lebih terperinci tentang 

masalah-masalah ketenagakerjaan serta gambaran yang lebih lengkap tentang 

bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan kontribusi positif mereka kepada 

masyarakat, serta mengurangi dampak negatifnya.

Hubungan antara prinsip-prinsip ketenagakerjaan dengan dunia usaha

Konvensi-konvensi ILO adalah kesepakatan internasional yang setelah diratifi kasi 

oleh negara anggota, akan menjadi kewajiban untuk mewujudkannya dalam 

bentuk undang-undang nasional yang pada akhirnya mengikat kerja perusahaan. 

Perusahaan harus menghormati undang-undang nasional dalam upaya mereka 

meningkatkan Prinsip-prinsip Ketenagakerjan.

Walaupun hanya negara anggota yang meratifi kasi konvensi-konvensi ini, namun 

konvensi dan rekomendasi ini berisi prinsip dan panduan penting yang mungkin 

juga relevan  dengan perusahaan yang sedang berusaha meningkatkan praktek-

praktek perusahaan di tempat kerja melampaui ranah  kepatuhan hukum (legal 

compliance). Deklarasi PMN ILO mengambil  prinsip-prinsip yang mendasari 

beberapa peraturan internasional tertentu yang ditujukan kepada pemerintah 

dan menyatakannya sebagai harapan yang terkait dengan perilaku dunia usaha. 

Ringkasan dari prinsip-prinsip Deklarasi PMN ILO untuk perusahaan tercantum 

dalam Lampiran 1.

3

3 

 Teks Deklarasi PMN ILO dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh dari www.ilo.org/multi.

---