Peraturan presiden republik indonesia
Yüklə 111 Kb.
|
|
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 13 Oktober 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia) dan telah ditandatangani pula Nota Diplomatik pada tanggal 6 Juli 2007 di Bogota, Kolombia beserta ralat terjemahan Bahasa Indonesia, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia; b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA (AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA). Pasal 1 Mengesahkan Persetujuan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia (Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 1999 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris dan Nota Diplomatik yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2007 di Bogota, Kolombia beserta ralat terjemahan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 2 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOLOMBIA Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak " ;
Telah menyetnjui sebagai berikut : PASAL I 1. Para Pihak akan berusaha melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan kerjasama teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di masing-masing negara. 2. Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini akan mencakup bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dari kedua Pihak, yang akan diperinci kemudian atas kesepakatan bersama. PASAL II 1. Kerjasama ekonomi dan teknik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan walaupun persyaratan yang disepakati antara perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi yang berwenang di masing-masing negara. 2. Para Pihak juga akan mendorong dan memberikan kemudahan terhadap berbagai aspek kerjasama ekonomi dan teknik antara badan-badan hukum dan antara lembaga-lembaga khusus kedua negara. PASAL III Pelaksanaan kerjasama ekonomi dan teknik atas proyek-proyek sebagaimana disebutkan dalam Pasal II akan diatur dalam program tersendiri, pengaturan-pengaturan khusus dan/atau kontrak-kontrak yang disetujui dan disepakati oleh instalasi berwenang dari Kedua Pihak. Pengaturan-pengaturan Khusus tersebut akan menentukan persyaratan-persyaratan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Kedua Pihak. PASAL IV 1. Kerjasama dalam kerangka Persetujuaan ini akan dilaksanakan bersama, dalam batas-batas kemampuan masing-masing Pihak dan akan dilaksanakan atas dasar kebutuhan-kebutuhan tertentu melalui pengaturan-pengaturan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal III dari Persetujuan ini. 2. Setiap dukungan dana tambahan dari lembaga-lembaga internasional dan/atau negara lain, atas kesepakatan bersama, dapat dimanfaatkan oleh Kedua Pihak untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini. PASAL V Masing-masing Pihak, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, akan memberikan kepada warga negara dari Pihak lainnya, segala bantuan yang dimungkinkan untuk memenuhi kewajiban mereka, sesuai peraturan-peraturan dalam Persetujuan ini. PASAL VI I. Para Pihak sepakat untuk membentuk Suatu Komisi Bersama dalam rangka meningkatkan dan mengkoordinasikan Kerjasama Ekonomi dan Teknik. 2. Komisi Bersama akan mengadakan pertemuan secara bergiliran di Kolombia dan Indonesia pada waktu yang disetujui bersama yang akan diberitahukan melalui saluran diplomatik. Komisi Bersama ini bila diperlukan akan membentuk Kelompok kerja dan menunjuk ahli-ahli dan penasehat-penasehat untuk menghadiri pertemuan. PASAL VII 1. Para Pihak akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kerjasama teknik antara kedua pihak melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, tenaga ahli, teknisi dan tenaga-tenaga pelatih dalam mendukung peningkatan segala aspek Kerjasama teknik antara lembaga-lembaga terkait kedua negara. 2. Para Pihak sepakat bahwa setiap Hak atas kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan Pesetujuan ini akan dimiliki bersama dan ; a. masing-masing Pihak akan diijinkan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, pemakaian dan peningkatan hak kekayaan intelektual tersebut ; b. dalam hak-hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersial, maka Pihak lainnya berhak mendapatkan bagian royalti yang adil ; 3. Para Pihak akan saling menjamin bahwa hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak kedalam wilayah Pihak lainnya untuk melaksanakan setiap pengaturan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan, bukan merupakan hasil dari suatu pelanggaran hak pihak ketiga yang sah. 4. Para Pihak akan saling melepaskan hak dari setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga mengenai pemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh Para Pihak untuk melaksanakan pengaturan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan. PASAL VIII Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggung jawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainya yaitu warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia ) atau warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan diatas. PASAL IX Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari perbedaan penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan. PASAL X 1. Jika masing-masing berkeinginan untuk merubah peraturan dalam Persetujuan ini, dapat disampaikan setiap saat melalui saluran diplomatik atau konsultasi-konsultasi antara Kedua Pihak. 2. Konsultasi-konsultasi dimaksud akan dimulai dalam waktu 3 bulan dari tanggal permintaan, jika tidak Kedua Pihak sepakat untuk memperpanjang waktu tersebut. 3. Setiap perubahan atas Persetujuan ini akan diakui sesuai dengan prosedur perundang-undangan dari masing-masing Pihak dan akan berlaku melalui pertukaran nota diplomatik.
2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu atau tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri, Persetujuan ini paling sedikit enam bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini. PASAL XII Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi penyelesaian kontrak-kontrak terpisah atau persetujuan-persetujuan yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini dan yang belum sepenuhnya dilaksanakan pada saat berakhirnya Persetujuan ini. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT DAN DITANDATANGANI di Jakarta, tanggal 13 Oktober 1999 dalam rangkap dua masing-masing dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan digunakan. UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK KOLOMBIA ALI ALATAS LUIS FERNANDO ANGEL ------------- ------------------- Menteri Luar Negeri Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
SOBRE COOPERACION ECONOICA Y TECN1CA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLIC DE COLOMBIA El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobirno de la Republica de Colombia, en lo sucesivo llamados "Lad Partes"; Deseosos de fortalecer los lazos de amistad cooperacion entre los dos paises : Pretendiendo desarrollar y promover una cooperacion mutuatnente provechosa en los campos economico y tecnico con base en los principies de igualdad y beneficio mutuo; Han convenido lo siguiente: ARTICULO I 1. Las Partes tomaran las medidas necesarias para estimular y desarrollar la cooperacion teenica y economica entre los dos paises dentro del marco del presente Acuerdo segun sus respectivas leyes y regulaciones. 2. La cooperacion tecnica y economica indicada en este Acuerdo cubrira areas de interes comun para ambas partes, lo cual sera precisado posteriormente mediante consentimiento mutuo. ARTICULO II 1. La Cooperacion tecnica y economica sera efectuada de acuerdo con los requisitos y habilidades, asi como con los terminos y condiciones que se acuerden entre las empresas y organizaciones competentes de cada pais. 2. Las Partes tambien estimularan y facilitaran los distintos aspectos de la cooperacion tecnica y economica entre sus entidades corporativas y entre sus instituciones especializadas. ARTICULO III 1. La implementacion de la cooperacion tecnica y economica en los proyectos contcmplados en el Articulo II sera preparada en program, acuerdos y/o contratos separados. a ser acordados y ejecutados por los estamentos competentes de las Partes. Tales Acucrdos especificos indicaran los terminos y condiciones, derechos y obligaciones de las Partes. ARTICULO IV 1. Dento del marco del presente Acuerdo la cooperacion sera realizada sobre una base conjunta, dentro de los limites de la capacidad de cada una de las Partes y se establecera en cada caso individual a traves de los acuerdos especiales mencionados en el Articulo III de este Acuerdo. 2. El apoyo economico adicional proveniente de organismos internacionales y/o de otros paises podra, previo mutuo consentimiento, ser utilizado por cualquiera de las Partes, a fin de financiar las actividades desarrolladas dentro del marco del presente Acuerdo. ARTICULO V De conformidad con las leyes y reglamentaciones existentes, cada una de las Partes brindara a los nacionales del otro pais toda la ayuda posible en cumplimiento de sus obligaciones, segun las disposiciones del presente Acuerdo. ARTICULO VI 1. Las Partes acuerdan establecer Una Comision Conjunta para promover y coordinar la Cooperacion Economica y Tecnica. 2. La Coe manera alterna en Colombia e Indonesia segun lo acordado mutuamente, lo cual sera informado por via diplomatica. Esta Comision Conjunta, cuando sea necesario, podra crear grupos de trabajo y nombrar expertos y ascsores para que asistan a las reuniones. ARTICULO VII 1. Las Partes tomaran las medidas necesarias para estimluar la cooperacioo tecnca entre ellos mediante el intercambio de informacion tecnologica y cientifica y de expertos, tcnicos e instructores, ademas del fomento de todos los aspectos de la cooperacion tecnica entre las instituciones especializadas de ambos paises. 2. Las Partes convienen en que cualquier propiedad intelectual surgida de la ejecucion del presente Acuerdo sera poseida de manera conjunta y: a) A cada una de las Partes le sera permitido utilizar dicha propiedad intelectual con el proposito de mantener, adaptar y mejorar la oropiedad pertinente; b) En el caso de que la propiedad intelectual sea utilizada por una de la Partes y/o instituciones a nombre del Gobierno con fines comerciales, la otra Parte tendra el derecho a obtener una parte equitativa de la; regalias. 3. Las Partes indemnizaran la una a la otra por los Derechos de Propiedad lntelectual traidos por dicha Parte al territorio de la otra Parte para la ejecucion de cualquier proyecto, acuerdo o actividad siempre que no sea el resultado de ninguna violacion a los derechos legitimos de terceras partes. 4. Las Partes renunciaran entre si a cualquier demanda presentada por una tercera parte en razon de la propiedad y legitimidad del uso de los Derechos de Propiedad Inlelectual presentada por las Partes para la ejecucion de cualquier proyecto, acuerdo o actividad. ARTICULO VIII El Gobierno de la Repllblica de Indonesia y el Gobierno de la Republica de Colombia seran responsables del manejo de las demandas que pudieren entablar terceras partes en cantra de los expertos, asesores, tecnicos u otras personas que presten sus servicios oficiales que fueren indonesios (si estan en Colombia) o colombianos (si estan en Indonesia) y los mantendran libres de cualquier perjuicio con respecto a los reclamos o responsabilidades surgidas de la negligencia grave o conducta indebida premeditada de dichos individuos. ARTICULO IX Cualquicr controversia entre las Partes surgida de la interpretacion o ejecucion de este Acuerdo sera dirimida amigablemente mediante negociacion. ARTICULO X 1. Si cualquiera de las Partes considera conveniente modificar cualquier disposicion de este Acuerdo, esta podra solicitarlo en cualquier momento a traves de la via diplomatico o de consulta entre la Partes. 2. Dichas consultas se iniciaran dentro de un lapso de tres meses a parir de la fecha de la solicitud, a menos que las Partes convengan en una extension de este periodo. 3. Toda enmienda al Acuerdo sera aprobada de conformidad con los procedimientos constitucionales de cada una de las Partes y entra en vigor mediante el caje de las notas diplomaticas.
2. Este Acuerdo permanecera en vigor por un perido de tres anos y sera, renovado automaticamente por periodos sucesivos de un ano, a menos que cualquiera de las Partes mediante aviso previo por escrito con seis meses de anterioridad Informe su intencion de terminar este Acuerdo. ARTICULO XII A la cxpiracion del presente Acuerdo, sus disposiciones y aquellas de cualquier contrato o acucrdo independiente, relacionado con el mismo, continuaran rigiendo con respecto a las obligaciones pendientes y sin expirar o los proyectos asumidos 6 iniciados en virtud del mismo antes de la fecha de trminacion, como si este Acuerdo no hubiese terminado o cxpirado. EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Acuerdo. DADO Y FIRMADO en Jakarta, el 13 de Octubre de 1999 en dos originales en idiomas indonesia, espanol e ingles, todos los textos igualmente autenticos, En caso de cualquier divergencia acerca de la interpretacion, el texto en ingles prevalccera. Por el Gobierno de la Por el Gobierno de la Republica de Indonesia Republica de Colombia ttd, ttd, ALI ALATAS LUIS FERNADO ANGEL Ministro de Relaciones Exteriores Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Repulblic of Colombia, hereinafter referred to as "The Parties" Desiring to strengthen the friendship and cooperation between the two countries : Intending to develop and to promote a mutually advantageous cooperation in the economic and technical fields based on the principles of equality and mutual benefit: Have agreed as follows: ARTICLE I 1. The Parties shall endeavour to take all the necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperations between the two countries within the framework of this Agreement and in conformity with their respective laws and regulations. 2. The economic and technical cooperation referred to in this Agreement will cover areas of common interest to both Parties, which will be further specified by mutual consent. ARTICLE II
2. The Parties shall also encourage and facilitate the various aspects of economic and technical cooperations between their corporate bodies and between their specialized institutions. ARTICLE III The implementation of economic and technical cooperations on projects envisaged in Article II shall be arranged under separate programme, arrangement and/or contracts to be agreed upon and concluded by the competent authorities of the Parties. Such specific arrangements shall specify the terms and conditions, rights and obligations of the Parties. ARTICLE IV 1. Cooperation within the framework of this Agreement shall be carried out on a joint basis, within the limits of each Party's capability, and shall be established in each individual case through special arrangements as mentioned in Article III of this Agreement. 2. Additional financial support from international bodies and/or other countries may, upon mutual consent, be utilized by either Party to finance the activities carried out within the framework of the this Agreement. ARTICLE V Each Party shall, in accordance with its existing laws and regulations, grant to the citizens of the other, pursuant to the provisions of this Agreement all possible assistance in the fulfillment of their duties. ARTICLE VI 1. The Parties agree to establish a Joint Commision to promote and coordinate the Economic and Technical Cooperations. 2. The Joint Commission shall meet alternately in Colombia and lndonesia on their mutually agreed upon which will be communicated through diplomatic channels. This Joint Commission shall, whenever necessary, establish working groups and appoint experts and advisors to attend the meeting. ARTICLE VII 1. The Parties shall take all necessary measures to encourage technical cooperation between them through the exchange of scientific and technological datas and experts, technicians and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical cooperation between specialized institutions of both countries. 2. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Agreement will be jointly owned and; a. each Party shall be allowed to use such intelectual property for the purpose of maintaining, adapting, and improving the relevant property; b. in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall entitle to obtain equitable portion of royalty. 3. The Parties shall indemnify each other that the Intellectual Property Rights brought by the Party into the territory of the other Party for the implementation of any project arrangement or activities is not resulted from any infringement of third party's legitimate rights. 4. The Parties shall waive each other from any claim made by the third party on the ownership and legality of the use of the Intellectual Property Rights which is brought in by the Parties for the implementation of any project arrangement or activities. ARTICLE VIII The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia shall be responsible for dealing with claims which may be brought by third parties against experts, advisors, technicians or other persons performing official services who are Indonesians (if they are in Colomians or Colombia (if they are in Indonesia) and shall hold them harmless in respect of claims or liabilities arising from gross negligence or wilful misconduct of the said individuals. ARTICLE IX Any dispute between The Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by negotiation. ARTICLE X 1. If either of the Parties considers it desirable to amend any provision of this Agreement, it may request, at any time through diplomatic channels or consultations between The Parties. 2. Such consultations shall begin within a period of three months from the date of the request unless the Parties agree to an extention of this period. 3. Every amendment to the Agreement shall be approved in accordance with the constitutional procedures of either Party and shall enter into force through exchange of diplomatic notes.
2. This Agreement shall remain in force for a period of three years and shall be automatically renewed for successive periods of one year unless either Party gives six months prior notice in writing of its intention to terminate this Agreement. ARTICLE XII Upon expiration of this Agreement, its provision and those of any separate contract or agreement made in that respect shall continue to govern the outstanding and unexpired obligation or projects assumed or commenced thereunder, prior to the date of termination, as if this Agreement had not been terminated or expired. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have sigued this Agreement. DONE AND SIGNED in Jakarta on October 13, 1999 in two original in Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic, In case of any divergence on the interpretation, the English text shall prevail. For the Government of the For the Government of the Republic of Indonesia Republic of Colombia ttd, ttd, ALl ALATAS LUIS FERNANDO ANGEL ------------- ------------------- Minister for Foreign Affairs Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Jakarta, ,23 June 1999 Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note E No. 149 dated 25 May 1999, which reads as follows : "I have the honour to refer to the Agreement an Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Indonesia signed in Jakarta on October 24, 1996 and which legal and constitutional requirements have not been met yet the entry into force by both Parties date to the inconsistencies found in the Spanish version of such Agreement. Therefore I have further the honour to propose the following : 1. By common consent of the two Government, the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Colombia and the Government of the Republic of Indonesia signed in Jakarta on October 24, 1996, be jointly declared without effect. 2. In order to supersede the said Agreement, both Government shall subscribe to a new Agreement on Economic and Technical Cooperation which shall not contain any inaccuracy and be in fact ratified.
Ali Alatas Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia H.E Luis Fernando Angel Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Colombia to Indonesia Jakarta
La Embajada de la Republica de Indonesia en Bogota saluda muy atentamente a la honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia y haca referencia a la nota del Ministerio de Ralaciones Exteriores de la Republica de Colombia No.D.M./OAJ.CAT.32193 que corresponde a la fecha 30 de Agosto de 2002 respecto al proceso de ratificacion del Acuerdo de Cooperacion Economica y Tecnica entre el gobierno de la Republica de Indonesia y el gobierno de la Republica de Colombia, el cual fue firmado en Jakarta el 13 de Octubre de 1999, y tiene el honor de informarle amablemente que el Gobierno de la Republica de Indonesia necesita rectificar la traduccion (Indonesia del articulo VIII del Acuerdo, el cual es requerido para el proceso de ratificacion por parte de la legislacion Indonesia, tal como se expresa a continuacion: Pasal VIII (Teks Kolombia) Pemerintah Republik Kolombia dan Pemerintah Republik Indonesia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik tidak bertanggung jawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas. Pasal VIII (Teks Indonesia) Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya. yang sedang melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombla (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik tidak bertangung jawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas. La Embajada de la Republica de Indonesia tiene el honor de declarar que si la anterior propuesta es aceptable al Gobierno de la Republica de Colombia, esta nota y la nota de respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia indicando tal aceptacion vendria a formar parte del Acuerdo entre los dos gobiernos y ser parte integrado del Acuerdo de Cooperacion Economica y Tecnica entre el gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de fa Republica de Colombia el cual fue firmado en el 13 de Octubre de 1999. La Embajada de la Republica de Indonesia en Bogota aprovecha esta oportunidad para reiterar al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia las seguridades de su mas alta y distinguida consideracion. Bogota 5 de Julio de 2006 Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Colombia Bogota. Unofficial Translation No.09/EKON/VII/2006 The Embassy of the Republic of Indonesia in Bogota present its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia and reffering to the Note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia No. D.M./OAJ.CAT.32193 dated on August 30, 2002 regarding ratification process of the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia which was signed in Jakarta on October 13. 1999. has the honor to kindly inform that the Government of the Republic of Indonesia need to rectify the Indonesian translation of the Article VIII of the Agreement which is required for the ratification process by the Indonesian Legislation to be rewritten as follows: Pasal VIII (Teks Kolombia) Pemerintah Republik Kolombia dan Pemerintah Republik Indonesia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya vanQ sedanQ melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas. Pasal VIII (Teks Indonesia) Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia akan bertanggungjawab dalam menangani tuntutan-tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau pejabat resmi lainnya yanq sedanq melakukan dinas resmi yaitu warga negara Kolombia (bila mereka berada di Indonesia) atau warga negara Indonesia (bila mereka berada di Kolombia) dan akan memperlakukan mereka dengan baik tidak bertanggungjawab dalam hubungannya dengan tuntutan-tuntutan atau pertanggungjawaban yang timbul dari kealpaan murni atau perbuatan yang disengaja dari individu-individu yang disebutkan di atas. The Embassy of the Republic of Indonesia has the honor to declare that if the above mentioned proposal is acceptable to the Government of the Republic of Colombia. this note and the note reply from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic Colombia which indicating such acceptance will become the Agreement between both Governments and to be an integral part of the Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government. Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia which was signed in Jakarta on October 13, 1999. The Embassy of the Republic of Indonesia in Bogota avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia the assurances of its highest consideration. Bogota, July 5, 2006 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia .:' Bogota
Indonesia Nota Diplomatik KBRI Kolombia
Bogota, Juli 2006 Kementerian Luar Negeri Republik Kolombia Bogota
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Embajada de la Republica de Indonesia Ciudad.
the English version will be given preference, we do not have any objection regarding to the text changing in the article VIII in the Indonesian language, so in this way, we are confident that the illustrated government of Indonesia will be able to advance in the internal procedures for the perfection of this agreement. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Colombia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Indonesia the assurances of its highest consideration. Bogota D.C., July 6,2007 Embassy of the Republic of Indonesia Bogota Yüklə 111 Kb. Dostları ilə paylaş:
|