Mari Bersahabat dengan Menapaki Jejak Peradaban
Yüklə 114,58 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Ada Apa dengan (Dua) Hari Raya
- Pluralisme Ada sejak Prasejarah
- Borobudur dan Buddha, Refleksi Hidup Damai
- Melampaui Toleransi
    Mari Bersahabat dengan Menapaki Jejak Peradaban
March 4, 2007 at 5:36 am (Pluralisme) Oleh Bambang Budi Utomo
“Akibat dari hubungan perdagangan pada bangsa-bangsa di Asia Tenggara sangat luas. Ia tidak terbatas pada hegemoni politik saja, tetapi juga tukar-menukar kebudayaan,” ujar seorang dosen pakar sejarah kuna Asia Tenggara di depan kelas. Gambaran seperti itulah yang terjadi di masa lampau di kawasan Asia Tenggara. Pada tanggal 28 Agustus 2006, Pemerintah Indonesia memprakarsai suatu bentuk persahabatan dengan sebagian negara-negara anggota ASEAN (Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam), yang memiliki tinggalan sejarah beragama Buddha, dengan menelurkan Deklarasi Borobudur. Dasar pemikirannya adalah latar belakang kesejarahan dan beberapa kesamaan budaya. Isi Deklarasi Borobudur adalah komitmen bersama untuk mengembangkan pariwisata melalui pengelolaan dan promosi warisan budaya bersama dalam wujud kerja sama wisata ziarah dan wisata budaya. Disadari atau tidak, eratnya persahabatan antardua bangsa atau lebih biasanya dimulai dari kebudayaan. Apalagi kedua bangsa itu mempunyai latar belakang budaya yang mempunyai banyak kesamaan, sekalipun di masa lampau sejarahnya tidak begitu baik. Tepat apa yang dirintis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika kunjungan kenegaraan ke Kamboja dan Myanmar, yaitu kunjungan wisata dengan obyek bangunan stupa Buddha. Ide persamaan peradaban tersebut dapat dirangkai menjadi obyek budaya yang baik. Hubungan kesejajaran Sejak awal milenium pertama tarikh Masehi, bangsa-bangsa di Asia
Adanya hubungan antarsamudra dan antarbenua ternyata telah menimbulkan kesejajaran di dalam pertumbuhan sejarah kerajaan- kerajaan di Asia Tenggara. Sebagai akibat perkembangan pelayaran dan perdagangan, pada kurun abad VII-IX Masehi telah timbul pusat-pusat kekuasaan dengan kerajaan- kerajaan seperti Sriwijaya dan Mataram (Indonesia), Tchen-la (Kamboja dan Vietnam), dan Pagan (Myanmar). Kemudian, pada abad X-XI Masehi, pasangan kesejajaran ini meliputi Pagan (Myanmar), Angkor (Kamboja), Campa (Vietnam), Sriwijaya, Mataram, dan Kadiri (Indonesia). Demikianlah seterusnya, pasangan kesejajaran ini berubah-ubah sampai kedatangan kolonialisme Barat. Pada waktu Tchen-la mencapai puncak kejayaannya, kerajaan ini menguasai jalur-jalur pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara, khususnya di Laut Tiongkok Selatan. Kapal-kapal dagangnya banyak menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Nusantara dan pesisir Asia Tenggara daratan. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Menurut kronik Vietnam dan Berita Tionghoa, pada tahun 767, ketika Campa diperintah oleh Prthiwindrawarman, daerah delta Semenanjung Indocina diserbu oleh pasukan yang datang dari Jawa dengan menaiki kapal. Diduga, raja Jawa yang menyerang adalah Rakai Panamkaran dari Mataram. Penyerbuan ini diulangi lagi pada tahun 774 dan 787. Berita mengenai serangan dari selatan ini juga terdapat dalam prasasti yang ditemukan di kawasan yang sekarang termasuk Kamboja. Ketika Tchen-la menguasai Asia Tenggara daratan, seorang bangsawan dari Kamboja berhasil meloloskan diri ke Jawa. Setelah dididik dan matang di Jawa, pada tahun 790 bangsawan ini kembali ke Kamboja. Ketika kembali ke negeri asalnya, kerajaan di Jawa sedang guncang dan Tchen-la sudah terpecah-pecah. Pada akhir abad VIII itulah ia menyatukan seluruh Kamboja, mendirikan Kerajaan Angkor, dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Jayawarman II (802-850 Masehi). Prasasti Yang Tikuh yang dikeluarkan oleh Raja Indrawarman pada tahun 799 Masehi menyebutkan tentang selesainya pemugaran kuil Bhadradhipatiswara, yang pada tahun 787 Masehi telah diserang dan dibakar oleh satu pasukan yang datang naik kapal dari Jawa. Pada tahun 774 Masehi, Campa juga pernah mendapat serangan dari orang- orang yang datang dari Jawa. Menjelang akhir abad IX Masehi, sebuah dinasti baru memerintah di Campa dengan pusat pemerintahannya di Indrapura (sekarang bernama Quang-nam, Vietnam). Pendiri dinasti adalah Indrawarman I (877-889 Masehi). Raja ini dikenal sebagai seorang penganut agama Buddha Mahayana yang taat. Selama pemerintahannya ia berjasa membangun kompleks Dong-duong. Diketahui pula bahwa raja ini dan para penggantinya telah menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Indonesia). Karena itulah banyak arsitektur Campa yang dipengaruhi oleh gaya arsitektur bangunan candi Jawa Tengah. Pada akhir abad VIII dan awal abad IX, Jawa telah dapat menanamkan pengaruhnya di Kamboja hingga beberapa waktu lamanya. Akibat dari pengaruh budaya itu terdapat pula perubahan gaya seni pada bangunan, misalnya bangunan-bangunan di Phnom Kulen. Sekalipun pengaruh budaya Jawa telah “tertanam” di Asia Tenggara daratan, namun secara politis ada usaha untuk melepaskan diri dari pengaruh Jawa. Sebuah upacara sakral dilakukan oleh Jayawarman II dengan cara menobatkan dirinya sebagai “raja gunung” dan penguasa universal di Mahendraparwata (Phnom Kulen). Dengan upacara dasar tersebut ia menjadi seorang penguasa yang universal dan tidak lagi tergantung pada Jawa. Agama Buddha Agama Buddha meluas pemeluknya pada abad VII-X Masehi. Pada waktu itu
Pendeta Buddha dari berbagai bangsa datang ke Sriwijaya untuk mempelajari tata bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan pelajarannya ke Nalanda di India. Bahkan, Atisa—seorang pendeta Buddha dari Tibet— menyempatkan diri untuk memperdalam agama Buddha di Sriwijaya. Pada sekitar tahun 775 Masehi, Rakai Panamkaran dari Dinasti Sailendra yang dikenal dengan julukan “Pembunuh musuh-musuh yang gagah berani” mendirikan Trisamaya Caitya untuk pemujaan kepada Padmapani, Sakyamuni, dan Wajrapani di Ligor (Thailand Selatan). Pengaruh Sriwijaya di Thailand Selatan cukup kuat, tampak pada gaya seni arca yang ditemukan di kawasan ini. Banyak arca Buddha dan Bodhisattwa yang dikatakan berlanggam Sailendra, Sriwijaya, atau kadang-kadang disebut berlanggam Semenanjung. Ketika di belahan barat Nusantara berkembang agama Buddha Mahayana (abad VII-IX Masehi), di Asia Tenggara daratan sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Hindu aliran Siwa. Agama Buddha mulai berkembang pada sekitar abad XI Masehi. Ketika itu di Burma terdapat Kerajaan Dwarawati dengan rajanya Anoratha. Raja ini memerintahkan pembangunan kompleks pagoda di Pagan untuk agama Buddha Theravada. Di kompleks itu tinggal para biksu dan biksuni. Di Kerajaan Angkor, ketika diperintah oleh Suryawarman I (1002-1050 Masehi; seorang Pangeran Ligor, Dwarawati), pintu perkembangan agama Buddha Mahayana terbuka lebar. Secara pribadi ia pemeluk agama Siwa yang melanjutkan kultus dewaraja seperti para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya agama Buddha berkembang secara luas di Asia Tenggara daratan. Dalam konteks kekinian, konflik di kawasan tersebut terjadi karena tidak tercapainya saling mengerti dan saling menghargai di antara berbagai kebudayaan. Berkaca pada kejadian-kejadian sejarah masa lampau, sudah saatnya Deklarasi Borobudur diimplementasikan untuk tujuan perdamaian melalui diplomasi kebudayaan dan kunjungan wisata ziarah agama Buddha dan wisata budaya. Sekaligus membuktikan bahwa Indonesia juga memfasilitasi agama lain yang berdasarkan jumlah penganutnya termasuk minoritas. 9 Comments Ada Apa dengan (Dua) Hari Raya? March 4, 2007 at 5:29 am (Pluralisme) Oleh Syaifullah Amin
Berakhirnya bulan Ramadhan merupakan saat yang dinanti- nanti umat Muslim, terutama di Indonesia. Maka, warga Muhammadiyah bersorak saat pimpinan pusat- nya menyatakan hari raya Idul Fitri jatuh lebih awal dari yang dijadwalkan. Idul Fitri yang disemboyankan sebagai hari kemenangan segera disongsong. Keputusan Muhammadiyah melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk berlebaran hari Senin (23/10)—dengan menghitung bulan Ramadhan hanya 29 hari—merupakan bentuk kemandirian umat. Landasan hisab falakiyyah (hitungan astronomi) hasilnya sering berbeda dengan fakta lapangan yang didasarkan rukyat hilal (melihat bulan sabit pergantian bulan). Perbedaan Perbedaan ini disebabkan hilal (bulan sabit) seharusnya sudah tampak,
Dua kubu besar ini, yakni tim ahli hisab dan para perukyat, sering berbeda pendapat mengenai penetapan hari raya. Banyak argumen klasik yang dikemukakan dan budaya saling bantah tak pernah dapat ditinggalkan. Namun, tak pernah sedikit pun terjadi pergeseran sikap menuju perbaikan pemahaman (baca: persatuan) di antara sesama kelompok Muslim. Alih-alih berusaha menenggang perbedaan, yang terjadi justru menegaskan batas dan identitas masing- masing untuk menunjukkan eksistensi diri dan kelompok. Sebenarnya bisa saja terjadi dua hari raya di Indonesia, baik secara matematis ilmiah maupun kebenaran sakral doktrin agama, mengingat panjang bentang wilayah Nusantara dari wilayah timur di Papua hingga ujung barat pantai Aceh. Namun, kenyataannya, di Indonesia belum pernah terjadi dua hari raya Idul Fitri dengan alasan wilayah geografis. Justru yang selalu terjadi adalah ada dua hari raya dengan alasan ideologis, antara orang-orang yang konon disebut tradisional dan mereka yang mengklaim diri Muslim modern atas dasar fanatisme demi menjaga prestise golongan. Selama 29 atau 30 hari Sebagaimana diakui Din Syamsuddin, sebenarnya di beberapa wilayah,
Bias ideologi inilah yang menarik dipertanyakan, mengapa lebih memilih menyatukan dua hitungan hari daripada menjaga obyektivitas matematis ilmiah dan mengesampingkan persatuan umat Muslim Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Muslim tradisional cenderung lebih suka memilih kehati-hatian dengan sering menggenapkan hitungan Ramadhan menjadi 30 hari. Dalam hal ini, mereka mengedepankan substansi hadis Fain ghumma ‘alaikum faakmilul ‘iddah (jika penglihatan pada hilal terhalang, hendaknya kalian menggenapkan hitungan). Sederhananya, rasio doktrinal adalah, seandainya bulan Ramadhan hanya 29 hari, dapat dianggap telah terjadi suatu kesalahan. Namun, jika yang benar adalah 30 hari dan mereka hanya berpuasa 29 hari, kapankah kekurangannya akan disusulkan? Seperti biasa, masyarakat Muslim tradisional lebih memilih menggenapkannya menjadi 30 hari. Kebenaran kelompok Meski validitas dari masing-masing cara, baik rukyat maupun hisab,
Uniknya, tradisi berbeda ini diyakini beberapa kalangan sebagai ciri sekaligus cara survive masyarakat Muslim Nusantara dalam melestarikan dan mengembangkan keyakinannya dari masa ke masa. Akibatnya, turun-temurun kesadaran untuk melestarikan perbedaan pun mengakar. Tidak puas jika hari raya tidak berbeda. Bahkan, pertanyaan di antara sesama kelompok agamawan sering terdengar agak miring, “Apakah hari raya tahun ini akan sama?” atau “Kelompok mana yang berhari raya lebih dulu?” Siklus “tiga tahunan” ini telah menjadi bagian integral keberagamaan sekaligus simbol abadi keberagaman masyarakat Muslim Indonesia. Pemerintah Orde Baru pun tidak sanggup menyatukan dua keyakinan ini, apalagi fatwa haram MUI yang sering diabaikan daripada ditaati. Dalam hal ini tidak perlu fatwa haram karena telah dianggap lumrah sebagai perkara furuiyyah semata kendati dalam banyak kitab fiqh, dinyatakan haram berpuasa pada hari raya dan jelas tidak mungkin terjadi dua kali Idul Fitri dalam setahun. Harapan yang layak dikemukakan adalah, kapankah masyarakat Muslim Indonesia dapat menghargai perbedaan dalam skala lebih luas. Bukan sekadar saling menghargai saat berbeda hari raya, tetapi juga saling menghargai saat berbeda pendapat dari sisi pemahaman keagamaan dan akidah. Mereduksi segala tindak anarkisme dan peminggiran kelompok sebagaimana dapat menghargai perayaan hari raya Idul Fitri yang tidak kompak. 3 Comments Pluralisme Ada sejak Prasejarah March 4, 2007 at 5:29 am (Pluralisme) Eksklusivisme Kelompok Ingkari Keindonesiaan
Jakarta, Kompas – Pluralisme dan multikulturalisme di negeri ini sudah muncul sejak kehadiran manusia purba di Nusantara. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan, keragaman yang dimiliki bangsa ini sejak prasejarah itu telah menciptakan mozaik yang indah dalam tampilan fisik manusia dan budaya Indonesia. “Pluralisme dan multikulturalisme bagi bangsa ini merupakan sebuah keniscayaan; sesuatu yang memang harus ada dan tidak terbantahkan,” kata Harry Truman Simanjuntak, ahli arkeologi prasejarah dari Puslitbang Arkeologi Nasional, ketika dikukuhkan sebagai profesor riset di Jakarta, Senin (27/11). Bersamaan pengukuhan Harry Truman Simanjuntak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga mengukuhkan Naniek Th Harkantiningsih Wibisono dan Harris Sukendar sebagai profesor riset untuk bidang arkeologi. Sidang pengukuhan dipimpin Kepala LIPI Umar A Jeanie. Dalam uraiannya, Truman Simanjuntak memaparkan rangkaian terciptanya apa yang kini disebut pluralisme dan multikulturalisme. Latar belakang terjadinya pluralisme dan multikulturalisme di Nusantara, yang merupakan sejarah panjang terbentuknya keindonesiaan, ia gambarkan secara detail lewat berbagai “persentuhan” budaya pada masa prasejarah. Temuan-temuan fosil dari lapisan plestosen bawah di Sangiran, misalnya, secara fisik sudah menunjukkan ciri yang variatif. Begitu pun jenis dan bahan peralatan yang digunakan. Kompleksitas masyarakat juga tampak di bidang sosial. “Salah satu keragaman budaya yang paling menonjol pada bahasa, yang merupakan perkembangan lanjut dari bahasa awal, Austronesia. Kemunculan penutur Austronesia dan budayanya di kepulauan Nusantara merupakan etnogenesis bangsa Indonesia, sekaligus peletak dasar budaya bangsa Indonesia,” paparnya. Kompleksitas kehidupan dan interaksi masyarakat dengan “dunia luar” telah pula ikut menciptakan kompleksitas budaya. “Kalau sekarang muncul eksklusivisme kelompok yang kian menonjol, di mana rasa persaudaraan dan semangat kebersamaan semakin hilang, dan konflik-konflik sosial yang menafikan kemajemukan muncul di berbagai tempat, semua itu terjadi karena sebagai bangsa kita kurang memahami fondasi keindonesiaan,” paparnya. (ine/ken) 2 Comments Borobudur dan Buddha, Refleksi Hidup Damai March 4, 2007 at 4:56 am (Pluralisme) http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/01/humaniora/3282626.htm
Jakarta, Kompas – Candi Borobudur sebagai bagian dari agama Buddha dapat menjadi refleksi dalam membangun kehidupan yang damai. “Dengan melongok ajaran lain, maka kita akan lebih mengenal agama lain. Pengalaman itu dapat disintesiskan dengan ajaran yang dianut dan memunculkan kesadaran baru, terutama dalam dialog antaragama,” ujar Marselli Sumarno dalam diskusi dan pemutaran film dokumenter yang ia sutradarai, Sang Buddha Bersemanyam di Borobudur, di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (31/1). Menurut Marselli, dalam pembuatan film tersebut bukan perbedaan yang ia lihat, melainkan persatuan serta adanya pertemuan-pertemuan. Pertemuan tersebut antara lain ajaran kasih atau welas asih yang nyata dalam ajaran Buddha. Pertemuan lain yang diamati ialah betapa setiap agama mempunyai praktik meditasi dengan caranya masing-masing. “Melihat pertemuan-pertemuan tersebut, menjadi sangat penting mengenal agama lain, terlebih lagi di tengah kerapuhan dialog antarumat beragama,” ujar Marselli, Dekan Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta (FFTV-IKJ). Budayawan Mudji Sutrisno yang hadir dalam diskusi itu mengatakan, dalam ajaran agama Buddha di Nusantara sudah terjadi inkulturasi. “Ketika religiositas masuk ke sebuah daerah atau lokal, maka yang muncul ialah wajah budaya,” ujarnya. Lebih toleran Film yang digarap Marselli ini, menurut Mudji, merangkum antara teks
“Agama-agama bumi cenderung lebih toleran karena mereka hidup dari bumi dan berutang kepada bumi. Mereka menyatu dengan ekologi dan alam. Sementara dalam agama wahyu terkadang ada yang meminjam wewenang teks kitab suci dengan tafsirannya untuk mengatakan yang paling benar dan keinginan meniadakan yang lain,” ujarnya. Marselli melihat Borobudur sebagai buku terbuka tentang ajaran agama Buddha karena begitu banyak makna yang terpahat pada relief-relief patung maupun susunan bentuk lainnya. Melalui film dokumenter yang digarap secara puitis, Marselli ingin menyampaikan rangkuman sejarah candi, peringatan Waisak sekaligus tentang ajaran Buddha, serta apa yang disebut pencerahan dengan benang merah meditasi itu sendiri. Kemasan audio visual berupa film dokumenter ini merupakan sumbangan tafsir artistik atas ajaran Buddhisme lewat keberadaan Candi Borobudur. Film tersebut terutama merekam saat-saat meditasi para pemeluk Buddha. Marselli mengatakan, selain film ini terdapat pula film Mekarnya Agama Buddha di Indonesia, yang menceritakan sejarah agama Buddha di Nusantara. Marselli sebelumnya membuat belasan film dokumenter dan menyutradarai film cerita berjudul Sri pada tahun 1999. (INE) 1 Comment Melampaui Toleransi? March 4, 2007 at 4:00 am (Pluralisme) Oleh TRISNO S SUTANTO
Merenung Bersama Walzer Agaknya sudah klise jika dikatakan bahwa toleransi merupakan
Seperti pernah ditunjukkan dengan bagus oleh David Lochhead dalam karya klasiknya mengenai imperatif dialogis yang lahir dari perjumpaan antariman (1988), akar-akar kecurigaan ini tertanam sangat dalam, malah menjadi bagian melekat dalam pembentukan identitas keagamaan. Di dalam setiap tradisi keagamaan, menurut Lochhead, selalu terkandung benih-benih ideologi dan/atau teologi yang bersifat isolasionis (tiap agama hidup dan berkembang dalam ghetto-nya sendiri- sendiri), konfrontasionis (yang lain dan yang berbeda adalah pesaing yang perlu dicurigai), dan bahkan kebencian (yang lain dan yang berbeda adalah musuh yang harus ditaklukkan). Batas-batas ketiganya sangatlah tipis dan kabur, apalagi ketika dikaitkan dengan logika dakhil kekuasaan yang ada dalam setiap tradisi keagamaan. Karena itu, sekalipun semua agama mendaku bahwa risalahnya ditujukan bagi seluruh umat manusia, dibutuhkan waktu panjang dan perjuangan yang bersimbah darah agar tradisi-tradisi keagamaan dapat menerima paham kemanusiaan universal yang mampu mengatasi paham orang kita versus orang asing. Kesadaran bahwa semua manusia, apa pun latar belakang warna kulit, jenis kelamin, maupun keyakinan yang dipeluknya memiliki keluhuran martabat yang harus dilindungi, dibela, dan diperjuangkan hanya lamat-lamat memasuki kesadaran keagamaan—bahkan dalam banyak hal masih diperdebatkan sampai sekarang. Di dalam konteks seperti itu esai provokatif Michael Walzer, On Toleration (1997), dapat membuka banyak ranah problematis yang menantang jika persoalan toleransi mau dibicarakan secara serius. Saya tidak ingin meringkas teks yang sudah padat itu di sini, tetapi mengambil beberapa rajutan persoalannya sebagai titik berangkat untuk memeriksa praktik-praktik toleransi. Rezim-rezim toleransi Walzer mengambil pendekatan berbeda ketimbang para pemikir yang sibuk
Namun, apa yang dimaksud jika seseorang atau suatu kelompok menoleransi orang atau kelompok yang lain? Apa yang dimaksud jika orang berbicara mengenai koeksistensi damai? Toleransi sebagai suatu sikap, menurut Walzer, merujuk pada berbagai matra di dalam suatu garis kontinum begini. Pertama, yang mencerminkan toleransi keagamaan di Eropa sejak abad ke-16 dan ke-17 adalah sekadar penerimaan pasif perbedaan demi perdamaian setelah orang merasa capek saling membantai. Jelas ini tidak cukup dan karenanya dapat dicandra gerak dinamis menuju matra kedua: ketidakpedulian yang lunak pada perbedaan. Di situ sang liyan diakui ada, tetapi kehadirannya tidak bermakna apa-apa. Matra ketiga melangkah lebih jauh: ada pengakuan secara prinsip bahwa sang liyan punya hak-hak sendiri sekalipun mungkin ekspresinya tidak disetujui. Matra keempat bukan saja memperlihatkan pengakuan, tetapi juga keterbukaan pada yang lain, atau setidaknya keingintahuan untuk lebih dapat memahami sang liyan. Posisi paling jauh dalam kontinum ini, yakni matra kelima, tidak sekadar mengakui dan terbuka, tetapi juga mau mendukung, atau bahkan merawat dan merayakan perbedaan, entah karena alasan estetika- religius (keragaman sebagai ciptaan Allah) entah karena keyakinan ideologis (keragaman merupakan tanah subur bagi perkembangan umat manusia). Walzer mengakui matra kelima itu berada di luar fokus bahasannya. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah bagaimana pengaturan politik terbaik yang dapat menjaga koeksistensi damai antarkelompok. Untuk itu dia melacak alur-alur historis apa yang disebutnya sebagai rezim- rezim toleransi dalam sejarah Barat yang memberinya tipe ideal (dalam artian Weber) bagaimana praktik-praktik konkret toleransi berlangsung. Tanpa perlu mengikuti lika-liku argumentasinya yang rumit dan kaya, kelima tipe ideal yang dikemukakan Walzer—kerajaan yang bersifat multinasional, masyarakat internasional, konsosiasional, negara-negara bangsa, dan masyarakat pendatang— membuka ranah problematis yang sangat kompleks. Ringkasnya begini: sejarah peradaban Barat yang dikaji Walzer memperlihatkan bahwa kerajaan yang bersifat multinasional merupakan tipe ideal yang paling lama bertahan. Di situ pusat kekuasaan masih utuh dan diwariskan turun temurun, yang menjadi penjamin stabilitas dari teritori yang mencakup berbagai wilayah dan bangsa (karena itu disebut: multinasional). Bangkitnya paham negara-bangsa setelah Reformasi Protestan menjadikan tipe ideal ini kehilangan landasannya. Negara-bangsa juga membawa pergeseran paling penting dalam obyek toleransi, yang akan dibicarakan lebih jauh di bawah ini. Sementara itu, masyarakat internasional berangkat dari pengaturan kedaulatan negara masing-masing (warisan perjanjian damai Westphalia 1648) yang sekaligus membatasi intervensi suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Sebaliknya, sistem konsosiasional menambahkan elemen kewargaan bersama sebagai obyek toleransi, dan karena itu membuka kemungkinan intervensi negara untuk melindungi hak-hak individu. Penekanan terhadap hak-hak individu sebagai individu semakin berkembang dalam masyarakat pendatang, yang dewasa ini—dengan arus globalisasi—menjadi fenomena dan tantangan paling menentukan di masa mendatang. Beberapa simpulannya patut dibicarakan lebih jauh. Saya akan membatasi pada tiga aspek krusial. Tiga persoalan krusial Pertama, perihal obyek toleransi. Kajian Walzer memperlihatkan baru
Pergeseran obyek toleransi ini berimplikasi sangat jauh sebab untuk pertama kalinya, toleransi diberikan pada individu dengan seluruh hak- haknya, dan bukan hanya sebagai anggota kelompok tertentu. Pada sistem kerajaan dengan kekuasaan yang lebih kurang terpusat walau teritorinya dapat mencakup berbagai bangsa (seperti Pax Romana, Kesultanan Ottoman, Kerajaan Majapahit dstnya), menurut Walzer, identitas individu cenderung dilihat dan dihargai hanya sebagai bagian dari identitas kelompok di mana individu itu menjadi anggotanya. Sistem ini menoleransi praktik-praktik maupun struktur kewenangan kelompok masing-masing, tetapi bukan tindakan dan pilihan individu per orangan, yakni individu sebagai lelaki dan—apalagi!— perempuan yang mandiri. Sistem millet Kesultanan Ottoman adalah contoh par excellence soal ini yang sering disebut sebagai preseden penting model toleransi antarumat beragama. Di situ masing-masing komunitas agama (kata millet memang berarti komunitas agama) yang ada—baik Islam, Kristen Ortodoks, maupun Yahudi—diakui sebagai satuan yang memerintah diri sendiri dan diperkenankan menerapkan hukum agama yang restriktif terhadap individu-individu anggotanya, sekaligus tunduk pada pemerintahan Islam Kesultanan Ottoman. Namun, di sini individu tidak memiliki hak untuk berbeda, atau mengambil tindakan sendiri yang bebas sesuai dengan hati nuraninya. Ini sangat jelas terlihat, seperti pernah ditunjukkan oleh Kymlicka yang bukunya sudah diterjemahkan di sini (2003) pada dua matra kebebasan berkeyakinan yang selalu menjadi persoalan toleransi antarumat beragama: hak individu untuk memilih agama atau keyakinan sesuai dengan hati nuraninya, dan hak individu untuk memiliki pemahaman yang berbeda. Sistem millet tidak memungkinkan baik praktik bidah (mempertanyakan tafsir yang dominan) maupun murtad (memilih keyakinan yang berbeda). Keduanya akan dipandang sebagai kejahatan yang harus dihukum, bahkan dihukum mati. Diskusi di atas mengantar kita pada aspek krusial kedua: perihal kekuasaan. Praktik toleransi pada dasarnya adalah praktik kekuasaan. Walzer mengutip adagium Stephen L Carter (1993) yang mahsyur bahwa the language of tolerance is the language of power. Dalam sistem kerajaan, kekuasaan yang terpusat menjamin keberlangsungan tatanan yang ada. Sistem millet pada dasarnya adalah upaya menjaga tatanan (harmoni) yang sudah ada lewat politik pembekuan identitas. Munculnya negara-bangsa menggeser pusat kekuasaan dan menempatkannya pada kelompok mayoritas yang akan menggunakan perangkat-perangkat negara demi menjaga kepentingan mereka. Baru pada negara-bangsa persoalan mayoritas-minoritas mencuat ke permukaan dan menambah kompleks persoalan praktik toleransi. Memang dalam sistem negara-bangsa, pada prinsipnya tidak ada pemaksaan terhadap individu. Akan tetapi, setiap individu mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri, yakni berasimilasi dengan nilai-nilai, budaya, adat maupun langgam kehidupan kelompok mayoritas yang dominan. Persoalannya menjadi jauh lebih kompleks jika keragaman kelompok—perbedaan budaya, etnisitas, atau ras—bertumpang tindih dengan ketimpangan kelas sosial-ekonomi. Sejarah mencatat dalam situasi seperti ini, praktik-praktik intoleran bisa berlangsung sangat destruktif. Ketiga: persoalan identitas yang fragmentaris. Sistem millet sesungguhnya merupakan politik pembekuan identitas. Sebagai anggota suatu kelompok (etnisitas, ras, agama, adat, dst), identitas seseorang dianggap sama dengan identitas kelompoknya dan dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, utuh, sudah baku, dan tidak dapat berubah. Karena itulah orang tidak dapat menyeberangi batas-batas identitasnya yang sudah dipatok dengan jelas. Politik pembekuan identitas semacam itulah yang sesungguhnya membuat kekuasaan di pusat dapat menjamin keberlangsungan tatanan sekaligus melanggengkan kekuasaan rezim penguasa. Akan tetapi, sistem ini tidak dapat bertahan di tengah gelombang perpindahan penduduk yang dewasa ini semakin kuat karena arus modernisasi (migrasi internal dalam suatu negara) maupun globalisasi (migrasi antarnegara). Bahkan, arus globalisasi juga mengajukan tantangan fundamental pada sistem negara- bangsa dan mendorong apa yang disebut Walzer sebagai “proyek pascamodern”. Untuk memahaminya, kita harus mundur sejenak. Melampaui toleransi? Walzer mengingatkan dua bentuk praktik toleransi yang berkembang
Globalisasi menjadikan masalah ini bertambah rumit dan akut. Arus deras kaum pendatang mempersoalkan narasi-narasi dominan identitas yang selama ini mempersatukan negara-bangsa dan menjungkirbalikkan posisi serta relasi mayoritas-minoritas. Dalam tipe ideal kelima, masyarakat pendatang, orang mulai mengalami apa yang selama ini dibayangkan sebagai kehidupan tanpa batas-batas yang jelas—bukankah batas-batas teritorial negara-bangsa sudah (hampir) tidak berarti sekarang?—maupun tanpa identitas tunggal yang memberi rasa (ny)aman. Semakin banyak orang mengalami, dengan percepatan teknologi komunikasi dan transportasi sekarang, bahwa identitas mereka adalah fragmen-fragmen yang tercerai-berai dari ikatan-ikatan lama yang semakin hilang, tanpa kemungkinan menjadikan rangkaian fragmen itu sesuatu yang utuh lagi. Hasilnya adalah suatu identitas yang fragmentaris, yang dipersatukan hanya oleh garis sambung, a hyphenated identities! Ini sudah tentu menambah kompleksitas persoalan toleransi sebab di situ toleransi harus sekaligus mencakup beberapa tataran: sebagai warga negara-bangsa (walau batas-batas teritorialnya semakin kabur), sebagai anggota kelompok primordial (yang ikatan dan pesonanya makin menghilang), maupun sebagai pribadi yang identitasnya majemuk, fragmentaris, tidak pernah utuh dan tunggal. Walzer menjuluki persoalan itu sebagai proyek pascamodernis yang, menurut saya, akan semakin menjadi persoalan kita semua di masa mendatang. Saya tidak ingin memasuki persoalan itu secara rinci di sini. Namun, setidaknya tuturan di atas memperlihatkan bahwa konsep toleransi itu sendiri tidaklah memadai untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada. Seorang pemikir Kristen Koptik dari Mesir, Milad Hanna (2005), mengingatkan bahwa toleransi, yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai al-tasâmuh, selalu mengandaikan relasi kuasa yang tidak seimbang sebagai konteksnya. (Ingat diktum di atas: bahwa the language of tolerance is the language of power.) Karena itu, ia mengusulkan istilah baru, qabûlul âkhar, ‘menyongsong sang liyan’, yang lebih aktif dan egaliter sebagai bahasa baru toleransi. Kata Hanna, “Kata al-tasâmuh hanya bermakna ketika ada suatu pihak bersalah, lalu pihak lain menenggang rasa. Sedangkan qabûlul âkhar bermakna lebih dalam dan lebih aktif: menerima dan menyongsong orang lain, tidak sekadar bertenggang rasa.” Namun, dengan itu pula, kita sudah menyeberangi batas-batas yang didirikan Michael Walzer dan merambah ranah problematis baru yang harus kita bicarakan dan arungi bersama. Leave a Comment Yüklə 114,58 Kb. Dostları ilə paylaş:
|