Defending freedom of expression and information
Yüklə 124,18 Kb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Seri Standar Internasional
| ARTICLE 19 Free Word Centre 60 Farringdon Road London EC1R 3GA T +44 20 7324 2500 F +44 20 7490 0566 E info@article19.org W www.article19.org Tw @article19org facebook.com/article19org © ARTICLE 19 DEFENDING FREEDOM Maret 2013
Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi: Prinsip-prinsip Kebebasan Berekspresi dan Hak Cipta di Era Digital ARTICLE 19 Free Word Centre 60 Farringdon Road London
EC1R 3GA United Kingdom T: +44 20 7324 2500 F: +44 20 7490 0566 E: info@article19.org W: www.article19.org Tw: @article19org Fb: facebook.com/article19org © ARTICLE 19, 2012 ARTICLE 19 mendorong organisasi dan individu untuk menyetujui Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi. Kami juga mendorong adanya umpan balik mengenai bagaimana Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi digunakan – harap kirimkan masukan atau persetujuan ke legal@article19.org, dengan mencantumkan nama, afiliasi dan komentar. Buku ini dibuat di bawah lisensi Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike. Buku ini bebas untuk dikopi, didistribusikan, dipamerkan dan dijadikan referensi untuk pembuatan karya turunan, dengan catatan: 1) harap cantumkan ARTICLE 19 sebagai sumber referensi;2) tidak menggunakan buku ini untuk tujuan komersil; 3) mendistribusikan buku-buku yang diturunkan dari publikasi ini di bawah lisensi yang serupa dengan lisensi pada buku ini. Untuk mengakses teks legal lisensi ini secara lengkap, kunjungi: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode. 1 DAFTAR ISI Introductory statement 2 Preamble 4 SECTION I – General Principles 6 Principle 1: The right to freedom of expression 7 Principle 2: Copyright 8 Principle 3: Principles of Interpretation 9 SECTION II – Protection of the public domain 10 Principle 4: General principles 11 Principle 5: Copyright duration 11 Section III – Copyright exceptions 12 Principle 6: Fair dealing and derivative works 13 Principle 7: The right to personal enjoyment of cultural goods 13 SECTION IV – Freedom of expression and copyright enforcement in the digital environment 14 Principle 8: Disconnection from access to the Internet 15 Principle 9: Filtering and blocking of content subject to copyright 15 Principle 10: Intermediary liability and content removal 10 Principle 11: Civil liability for copyright infringement 17 Principle 12: Criminal liability 17 SECTION V – Measures promoting access to knowledge and culture 19 Principle 13: Promoting access to knowledge and culture 20 SECTION VI – Transparency and accountability in copyright policy-making 21 Principle 14: Transparency and accountability in negotiation of international agreements 22 Principle 15: Transparency and evidence in copyright policy-making 22 Appendix A 23
2 Pendahuluan
Prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam buku ini memberikan suatu kerangka untuk memastikan kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk berbagi pengetahuan dan kebudayaan dilindungi secara penuh dan tidak dibatasi dengan tidak sepatutnya oleh kepentingan hak cipta di era digital. Prinsip-prinsip ini juga bertujuan untuk mempromosikan upaya-upaya positif untuk mendorong kebebasan aliran informasi dan ide serta akses yang lebih baik terhadap pengetahuan dan kebudayaan di internet dan selainnya. Prinsip-prinsip ini berasal dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang mendasar akan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh PBB dan instrumen HAM regional serta konstitusi hampir setiap Negara bagian, yang kini sedang mengalami hambatan dikarenakan alasan perlindungan hak cipta. Dalam konteks internet khususnya, banyak klaim hak cipta yang semakin meluas dan intensif yang menyebabkan dikorbankannya kebeasan berekspresi dan perlindungan HAM secara umum. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hak atas kebeasan berekspresi dan kebebasan arus informasi dan ide tidak dapat dikorbankan atas alasan tersebut. Kebebasan berekspresi – yaitu kebebasan setiap orang untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dalam segala bentuknya – merupakan prasyarat dasar untuk menciptakan keberagaman ekspresi budaya, kreativitas dan inovasi. Oleh karenanya, hal ini vital artinya bagi hak untuk bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat dan menikmati seni serta berbagi kemajuan ilmiah dan manfaatnya yang dicoba dipromosikan dengan hak cipta. Internet telah membawa perubahan besar dalam cara pertukaran informasi dan ide. Internet juga menciptakan suatu tantangan serius terhadap cara-cara hak cipta serta hak terkait lainnya diterapkan secara tradisional, mengingat kopian dari berbagai informasi kini dapat dengan mudah menembus batas dalam skala yang luar biasa besar dan biaya minimal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Karenanya undang-undang hak cipta harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, yang mengubah permintaan konsumen dan praktik budaya dalam suatu ekonomi global yang dibangun atas dasar ide dan inovasi. Terhadap perubahan yang amat esensial ini, masyarakat berharap agar hak fundamental mereka untuk menerima dan member informasi dan ide dapat semakin didorong, alih- alih dibatasi, oleh hak cipta.
3 Hukum internasional memberikan dasar untuk menyelesaikan masalah-masalahini, sebagaimana telah diperjelas di sini; dan Prinsip-prinsip ini menawarkan suatu penafsiran progresif atas hukum internasional dan praktik terbaik (best practices) di Amerika Serikat, sebagaimana tercermin antara lain dalam hukum nasional dan keputusan pengadilan nasionalnya. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil dari serangkaian konsultasi yang dilaksanakan oleh ARTICLE 19, dengan para ahli tingkat tinggi dari Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, Eropa dan Asia Selatan, aktivis, praktisi hukum dan akademisi serta ahli-ahli lain di bidang hukum HAM internasional terkait kebebasan berekspresi dan hukum hak cipta. Pertemuan ini mencakup dua pertemuan ahli di London pada 18 November 2011 dan 7 Desember 2012 serta diskusi-diskusi yang lebih luas yang membahas rancangan/ draft yang dihasilkan pertemuan-pertemuan tersebut. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh individu, aktivis, pengkampanye, praktisi hukum, perantara (intermediary), hakim, wakil terpilih dan pejabat publik di seluruh dunia untuk membantu upaya mereka dalam melindungi dan mempromosikan hak kebebasan berekspresi.
4 Pembukaan Menegaskan kembali keyakinan kami bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu dasar dari masyarakat demokratis, serta salah satu prasyarat mendasar untuk kemajuan masyarakat sebagaimana dimaksud dan untuk memastikan dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental lainnya; Demi mempromosikan pengakuan yang jelas atas suatu pembatasan yang diperbolehkan dalam hukum hak asasi manusia internasional dalam skala terbatas atas nama perlindungan hak cipta, khususnya online; Mempertimbangkan ketentuan-ketentuan relevan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-hak Sosial dan Budaya, Piagam Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika, Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, Piagam Hak-hak Fundamental dan Kebebasan Uni Eropa dan Konvensi UNESCO tentang Perlindungan dan Promosi Keberagaman Ekspresi Budaya; Mengingat bahwa kebebasan arus informasi merupakan syarat mendasar bagi akses terhadap pengetahuan, pembangunan dan kebudayaan, yang merupakan warisan bersama seluruh umat manusia dan karenanya wajib dihargai, dijunjung tinggi dan dibuat dapat diakses untuk kepentingan semua orang; Mempertimbangkan bahwa tujuan hak cipta adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat, mempromosikan kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, memfasilitasi pertumbuhan, mendukung kreativitas dan menyebarkan ekspresi budaya;
5 Menyadari bahwa hak cipta semakin banyak digunakan untuk menekan kreativitas dan menghambat ekspresi bebas dan kebebasan pertukaran informasi dan ide demi melindungi kepentingan hak milik eksklusif yang mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas; Mengakui bahwa teknologi digital telah meningkatkan kebebasan berekspresi dan keragaman budaya dalam skala yang luar biasa, sementara pada saat yang bersamaan membuat perlindungan hak cipta menjadi semakin membatasi kegiatan-kegiatan tersebut; Menyadari bahwa nilai-nilai dan manfaat bentuk-bentuk seni yang baru, termasuk karya derivatif dan transformatif serta kombinasi (mash-up), bagi ekspresi artistik dan budaya, manfaat umum kepada masyarakat dan pengayaan ekonomi; Kami
1 menyetujui Prinsip-prinsip berikut ini, dan mendorong individu-individu dan organisasi untuk menyetujui, mempromosikan dan menghargai Prinsip-prinsip tersebut dalam kerja mereka.Kami juga merekomendasikan agar badan-badan yangs esuai di tingkat nasional, regional dan internasional memberlakukan Prinsip-prinsip ini pada setiap tingkatan dan turut terlibat dalam penyebaran, penerimaan dan implementasi Prinsip-prinsip tersebut. . 1 Kata “kami” di sini merujuk pada para peserta di dua pertemuan ahli di London dan individu-individu lain yang telah terlibat dalam proses pengembangan Prinsip-prinsip ini, serta individu-individu dan organisasi yang telah menyetujui Prinsip-prinsip tersebut. 6 BAGIAN I
Prinsip Umum 7 Prinsip 1: Hak kebebasan berekspresi 1.1
bentuknya yang disebarkan melalui media apapun, tanpa memandang batas wilayah; hak kebebasan berekspresi mencakup tidak hanya hak untuk berbagi, namun juga untuk mencari dan menerima informasi. 1.2
Internet adalah benda publik yang telah menjadi amat penting untuk pelaksanaan dan dinikmatinya hak kebebasan berekspresi secara efektif. 1.3
Pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi hanya atas dasar yang telah ditentukan dalam hukum internasional, termasuk untuk melindungi hak orang lain. Hak-hak orang lain mencakup perlindungan hak atas properti dan khususnya hak cipta. 1.4
Tidak ada pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar proteksi hak pihak lain, termasuk hak cipta, yang dapat diterapkan, kecuali jika Negara bagian dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi kepentingan- kepentingan tersebut. Beban untuk menunjukkan validitas pembatasan tersebut ditanggung oleh Negara bagian.
(a)
Ditentukan oleh hukum berarti hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bermakna ganda, ditulis dengan makna sempit dan dengan presisi yang selayaknya sehingga memungkinkan individu untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu tidak sah secara hukum atau sebaliknya.
(b)
Hukum tersebut harus memberikan penjagaan yang cukup dari penyalahgunaan. Sebagai salah satu aspek supremasi hukum, hukum tersebut harus mencakup adanya pemeriksaan yang segera, penuh dan efektif atas validitas suatu pembatasan yang dilaksanakan oleh suatu pengadilan, tribunal atau badan peradilan independen lainnya.
(c)
Pembatasan apapun terhadap kebebasan berekspresi yang berusaha dijustifikasi oleh Negara bagian atas dasar perlindungan kepentingan hak cipta harus memiliki tujuan yang murni dan dampak yang dapat dibuktikan(demonstrable effect), atas dasar bukti independen, untuk melindungi tujuan-tujuan yang dimaksudkan untuk dicapai dengan hak cipta, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan ini.
Pembatasan kebebasan berekspresi adalah proporsional dalam suatu masyarakat demokratis hanya jika:
i Pembatasan tersebut adalah cara yang mengandung pembatasan paling minimal untuk melindungi kepentingan tersebut; dan
ii Pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. 1.5
Negara bagian tidak hanya wajib menahan diri dari mengintervensi kebebasan berekspresi, namun juga berada di bawah kewajiban positif untuk melindungi kebebasan berekspresi dari intervensi pihak-pihak privat. 8 Prinsip 2: Hak Cipta 2.1
kepada seorang pencipta untuk jangka waktu beberapa tahun tertentu untuk mengopi, mencetak, menerbitkan, mempertunjukkan, memfilmkan, merekam atau mengendalikan penggunaan karya tulis, musik, drama atau artistik. Hak- hak terkait hak cipta yang ada antara lain dalam film, rekaman suara, siaran dan karya tertulis. 2.2
Hak cipta tidak melindungi ide dan informasi, namun melindungi ekspresi ide dan informasi tersebut, selama ekspresi tersebut telah melewati ambang batas(threshold) orisinalitas khususnya dalam hal karya tulis, musik, drama dan artistik. 2.3
Hak cipta mendapatkan perlindungan terbatas di bawah hukum hak asasi manusia internasional sebagai bagian dari hak atas properti; sebagaimana hak atas properti itu sendiri, hak ini bukanlah hak absolut. Secara khusus, Negara bagian dapat menerapkan hukum tersebut jika Negara bagian memandang perlu untuk mengendalikan penggunaan properti, termasuk hak cipta, sesuai dengan kepentingan umum atau untuk mengamankan pembayaran pajak atau kontribusi lain atau penalti. 2.4
dengan tujuan menerapkan kebijakan sosial, ekonomi dan budaya. Termasuk pula didalamnya adalah kebijakan hak cipta.. 9 Prinsip 3: Prinsip-prinsip Penafsiran 3.1
tujuan hak cipta adalam mempromosikan kreativitas literasi. musik dan artistik, pengayaan warisan budaya serta penyebaran pengetahuan dan informasi kepada khalayak umum. 3.2
Dalam menentukan apakah suatu pembatasan kebebasan berekspresi yang didasarkan atas alasan hak cipta dapat dibenarkan atau tidak, faktor-faktor berikut wajib dipertimbangkan:
Diskresi yang diberikan kepada Negara bagian dalam menerapkan pembatasan kebebasan berekspresi lebih sempit dari yang diberikan terkait dengan pembatasan hak properti, termasuk hak cipta.
Pembatasan hak cipta, termasuk penggunaan wajar (fair dealing), wajib ditafsirkan secara luas agar dapat memberikan dampak berarti bagi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi.
Kopi digital dari suatu karya merupakan benda non-rival. Karenanya mengakses benda budaya online, termasuk mengunduhnya tanpa otorisasi tidak mencabut pemilik hak cipta dari kepentingannya atau kepemilikan properti mereka, meskipun dapat mengintervensi dinikmatinya hak tersebut oleh mereka.
Jika suatu benda budaya diunduh secara online dengan melanggar suatu hak cipta, maka kurangnya ketersediaan benda tersebut yang disahkan hukum dalam jurisdiksi terkait menjadi faktor relevan untuk mempertimbangkan upaya pemulihan terhadap pemegang hak cipta atas penggunaan tidak sah dari benda budaya tersebut.
Dampak pembatasan hak atas kebeasan berekspresi harus diperiksa secara berhati-hati. Beban untuk membuktikan apakah pembatasan tersebut proporsional untuk perlindungan kepentingan hak cipta berada pada Negara bagian dan/atau pemegang hak cipta.
10 BAGIAN II Perlindungan ranah publik
11 Prinsip 4: Prinsip-prinsip Umum 4.1
budaya yang tidak tunduk kepada peraturan hak cipta yang dapat digunakan dan dipertukarkan oleh publik secara luas tanpa ada pembatasan. Ranah publik merupakan warisan budaya seluruh umat manusia yang harus dilestarikan. 4.2
Begitu informasi dan benda budaya masuk ke dalam ranah publik, informasi dan benda budaya tersebut harus tetap berada dalam ranah publik untuk waktu yang tak terbatas. Prinsip 5: Jangka waktu hak cipta 5.1
Masa berlaku hak cipta tidak boleh lebih lama daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuannya tanpa menghambat hak atas kebebasan berekspresi. 5.2
Perlindungan hak cipta yang melampaui usia penulis harus dipandang sebagai pembatasan yang tidak sah atas ranah publik dan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dan harus dihapuskan. 12 BAGIAN III Pengecualian Hak Cipta
13 Prinsip 6: Penggunaan wajar (fair dealing) dan karya derivatif 6.1
(fair dealing), harus ditafsirkan secara luas agar memberikan perlindungan yang lebih besar pada hak atas kebebasan berekspresi. 6.2
hak cipta harus mendapatkan manfaat dari perlindungan luas di bawah pengecualian penggunaan wajar (fair dealing) kepada hak cipta. Prinsip 7: Hak pribadi untuk menikmati benda budaya 7.1
Hak untuk menerima dan memberi informasi dan ide termasuk hak pribadi untuk menikmati benda budaya, yang menyiratkan hak pribadi untuk membaca, mendengarkan, menonton dan mem-meramban (browsing) benda-benda budaya tanpa pembatasan hak cipta, termasuk melakukannya secara online. 7.2
Berbagi benda budaya, termasuk yang didapatkan secara online, tidak dapat dijadikan subyek pembatasan atau penegakan hak cipta. 14 BAGIAN IV Kebebasan Berekspresi dan Penegakan Hak Cipta dalam Lingkungan Digital
15 Prinsip 8: Diskoneksi dari akses ke internet Diskoneksi dari akses ke internet yang didasarkan pada hak cipta selalu merupakan pembatasan tidak proporsional atas hak atas kebebasan berekspresi. Prinsip 9: Menyaring dan memblokir konten yang tunduk kepada hak cipta 9.1
pembatasan teknis atau legal lainnya atas akses kepada konten merupakan pembatasan serius atas kebebasan berekspresi dan hanya dapat dibenarkan jika mematuhi dengan ketat tes tiga tahap di bawah hukum internasional. 9.2
Pemblokiran website yang didasarkan alasan perlindungan hak cipta harus dianggap sebagai pembatasan tidak proporsional atas kebebasan berekspresi karena timbulnya risiko pemblokiran berlebihan (over-blocking) dan kurangnya efektivitas dari cara ini. 9.3
Sejauh pemblokiran website diizinkan oleh hukum, tindakan ini hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan atau badan peradilan independen lainnya. Dalam menentukan cakupan perintah pemblokiran, pengadilan atau lembaga peradilan harus memperhatikan hal-hal berikut:
Setiap perintah pemblokiran harus dijalankan dengan semaksimal mungkin agar sesuai/sedapat mungkin mendekati target;
(b)
Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat dikabulkan kecuali pemegang hak yang meminta perintah tersebut telah menetapkan hak cipta dalam karya yang ia nyatakan telah diakses secara tidak sah;
(c)
Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat diberikan di luar karya-karya yang hak ciptanya sudah ditetapkan oleh pemegang hak;
(d)
Apakah perintah pemblokiran merupakan cara dengan skala pembatasan minimal yang tersedia untuk menghentikan tindakan pelanggaran oleh individu termasuk penilaian atas dampak merugikan terhadap hak atas kebebasan berekspresi;
(e)
Apakah akses terhadap materi non-pelanggaran lainnya akan dihalangi dan jika demikian sejauh mana, dengan mempertimbangkan bahwa secara prinsip konten non-pelanggaran tidak boleh diblokir;
Efektivitas upaya secara keseluruhan dan risiko pemblokiran berlebih (over-blocking);
(g)
Apakah perintah pemblokiran harus dilakukan dalam jangka waktu terbatas;
(h) Perintah pemblokiran website untuk mencegah pelanggaran hak cipta di masa depan merupakan bentuk dari penyensoran pra-publikasi (prior censorship) dan karenanya merupakan pembatasan tidak proporsional atas kebebasan berekspresi.
16 9.4
Disebabkan potensi dampak merugikan yang dikandungnya pada hak pengguna internet atas kebebasan berekspresi, diperlukan suatu prosedur yang diterapkan yang memperbolehkan kelompok konsumen atau para pihak berkepentingan lainnya untuk mengintervensi suatu pemrosesan perintah di mana perintah pemblokiran diminta. 9.5
memblokir suatu konten tanpa hak cipta harus diganjar hukuman dan mereka yang dirugikan oleh permohonan tersebut harus dikompensasi. Hal serupa berlaku pula untuk permohonan pemblokiran yang terlalu luas (overbroad) dan lalai (negligent). Prinsip 10: Tanggung jawab perantara (intermediary) dan penghapusan konten 10.1 Perantara (intermediary) internet memainkan peranan penting sebagai penjaga (gatekeepers) internet dan fasilitator pertukaran bebas informasi dan ide secara online.
10.2 Perantara yang menyediakan jasa, seperti menyediakan akses, atau mencarikan, atau mentransmisi atau mengambil informasi, tidak bertanggung jawab atas konten melanggar yang disebarkan oleh pihak ketiga yang menggunakan jasa yang ia sediakan tersebut. 10.3 Perantara tidak boleh diminta untuk memonitor jasa yang diberikannya untuk mencegah pelanggaran hak cipta. 10.4 Hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab perantara terkait konten yang melanggar harus mengandung proses perlindungan (safeguard) yang layak dan cukup untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Pada prinsipnya, perantara hanya harus diminta untuk menghapus konten melanggar jika upaya tersebut disediakan oleh hukum dan diperintahkan oleh pengadilan, tribunal atau badan peradilan independen lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. 10.5 Ketentuan tanggung jawab perantara, yang dikenal sebagai ‘notice-and- takedown’ (pemberitahuan-penghapusan), yang memberikan insentif untuk menyediakan jasa untuk menghapus konten tanpa pemberitahuan yang selayaknya atau bukti pelanggaran nyata, memiliki dampak mengintimidasi bagi kebebasan berekspresi. Sejauh ketentuan-ketentuan tersebut sudah berlaku, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang sedapat mungkin sesuai dengan persyaratan hak atas kebebasan informasi, termasuk:
Hanya pemilik hak cipta atau perwakilannya yang sudah diberi kuasa yang diperbolehkan untuk menyerahkan pemberitahuan mengenai tuduhan pelanggaran;
Hak cipta dalam konten yang dituduh melanggar harus ditetapkan; 17
(c)
Pemberitahuan komplain harus spesifik, termasuk detil dari setiap tindak pelanggaran, lokasi pelanggaran materi dan tanggal dan waktu terjadinya tuduhan pelanggaran;
(d)
Pihak yang dituduh melanggar harus diinformasikan mengenai pemberitahuan hak cipta tersebut;
Hak menjawab (counter-notice) harus diberikan dan dijelaskan secara jelas;
(f)
Upaya perbaikan yang efektif harus tersedia untuk menantang penghapusan (takedown) yang tidak sewajarnya, termasuk melalui mekanisme banding internal yang dapat diakses secara jelas dan/atau melalui pengadilan;
Pemberitahuan pelanggaran atau kelalaian hak cipta harus dihukum dan pihak yang dirugikan harus diberikan kompensasi. 10.7
Karena penghapusan konten yang tidak dibenarkan mempengaruhi hak publik untuk menerima informasi dan hak individu untuk mengekspresikan diri, permohonan penghapusan (takedown) dan keputusannya harus didokumentasikan secara transparan dan tersedia untuk ditantang oleh penerbit konten maupun anggota masyarakat. 10.8
Perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi peraturan, seperti ‘notice-and-notice’, yang hanya mengharuskan perantara meneruskan komplain tentang pelanggaran hak cipta kepada pihak yang dituduh melakukan pelanggaran tanpa menghapus (taking down) materi yang dipermasalahkan pada saat pemberitahuan. Prinsip 11: Tanggung jawab sipil untuk pelanggaran hak cipta 11.1
Hanya kerugian aktual yang diderita oleh pemegang hak cipta yang harus dipulihkan. Ketika terjadi kerugian berdasarkan undang-undang (statutory), kerugian tersebut harus ditutup sebagai pelanggaran non-komersial sehingga tidak menerapkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi. 11.2
Menerapkan biaya kerugian yang tak dapat dikompensasi maupun biaya litigasi dalam jumlah besar untuk pelanggaran hak cipta untuk tujuan non-komersial dapat merupakan suatu intervensi tidak proporsional terhadap hak atas kebebasan berekspresi. 11.3 Penyalahgunaan klaim pelanggaran hak cipta online, dan ancaman litigasi terkait hal yang sama, harus dihukum karena hal tersebut berdampak mengintimidasi terhadap hak atas kebebasan berekspresi. 18 Prinsip 12: Tanggung jawab pidana 12.1 Sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta non-komersial memiliki dampak mengintimidasi pada kebebasan arus informasi dan ide dan karenanya hal tersebut merupakan intervensi yang tidak proporsional atas hak ats kebebasan berekspresi. Sanksi-sanksi tersebut harus dihapuskan secara menyeluruh dan digantikan dengan upaya perbaikan sipil yang dipandang sesuai. 12.2 Sebagai hal praktis, dengan mempertimbangkan sejauh mana Negara-negara bagian menerapkan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta, langkah- langkah sigap harus diambil untuk memastikan hukum pidana yang masih berlaku benar-benar mematuhi persyaratan beirkut:
(a)
Kejahatan pelanggaran hak cipta hanya dapat sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi jika pelanggaran tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, dan setiap elemen dari pelanggaran tersebut didefinisikan secara jelas dan kisaran hukuman yang ada proporsional terhadap tingkat keseriusan pelanggaran.
Tidak ada kepentingan publik dalam membawa prosekusi dalam kasus pelanggaran hak cipta non-komersial. Oleh karenanya, otoritas penegak hukum tidak boleh memulai prosekusi semacam itu.
Hukuman penjara, penundaan hukuman penjara, denda berlebih dan hukuman pidana keras lainnya tidak boleh dijadikan sebagai sanksi bagi pelanggaran hak cipta non-komersial.. 12.3 Kriminalisasi atas penghindaran software manajemen hak digital merupakan pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi dan harus dihapuskan. 19 BAGIAN V
Upaya-upaya Promosi Akses kepada Pengetahuan dan Budaya
20 Prinsip 13: Mempromosikan akses kepada pengetahuan dan budaya 13.1
Negara-negara bagian memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. 13.2
Para pencipta memiliki harapan yang sah akan kerangka hukum yang mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya mereka dan yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi. 13.3 Upaya seperti Creative Commons, di mana para pencipta melepaskan sejumlah hak atas karya mereka, memberikan akses lebih besar kepada budaya bagi masyarakat luas dan karenanya harus dipromosikan. 13.4 Pengecualian hak cipta harus ditafsirkan secara luas sehingga memungkinkan perpustakaan, penyiar, museum dan ruang publik budaya lainnya untuk mendigitalkan diri dan menjadi tersedia secara online, bebas biaya atau berbiaya rendah, dalam cakupan konten seluas mungkin. 13.5
Karya-karya yang secara substansial didanai publik harus diakui sebagai benda publik dan karenanya harus disediakan secara luas bagi publik, termasuk secara online. Pendanaan karya-karya tersebut harus transparan dan publik harus memiliki akses terhadap informasi tentang karya apa saja yang didanai publik. 13.6 Negara-negara bagian harus memastikan bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus memiliki akses setara terhadap pengetahuan. Kurangnya pengecualian hak cipta yang menguntungkan orang-orang dengan indera kurang sempurna dapat merupakan pelanggaran atas hak mereka atas kebebasan berekspresi, kehidupan privat serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. 13.7
Akses setara terhadap pengetahuan bagi orang-orang dari seluruh latar belakang bahasa dan tingkat literasi harus dipromosikan. Kurangnya pengecualian hak cipta yang memberikan manfaat bagi para pembicara bahasa minoritas dan orang-orang dengan tingkat literasi yang rendah merupakan pengabaian atas hak mereka terhadap kebebasan berekspresi, kehidupan pribadi dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. 21 BAB V
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembuatan Kebijakan Hak Cipta
22 Principle 14: Transparency and accountability in negotiation of international agreements 14.1
Traktat, serta perjanjian multilateral, bilateral dan perjanjian lainnya yang diakukan oleh Negara-negara bagian terkait perlindungan hak cipta mempengaruhi hak asasi manusia yang fundamental. Sebelum menandatangani dan meratifikasi traktat atau perjanjian tersebut, Negara-negara bagian harus memastikan bahwa hal itu tidak mengakibatkan diterapkannya kewajiban yang tidak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Negara- negara bagian tersebut, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. Hal ini harus diselesaikan oleh penilaian dampak hak asasi manusia aktual (ex post). 14.2 Bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan kewajiban hak asasi manusia, Negara-negara bagian harus mempertimbangkan berbagai upaya, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
Pengakhiran traktat atau perjanjian;
Amandemen traktat atau perjanjian;
Dimasukkannya perlindungan (safeguard) ke dalam traktat atau perjanjian;
(d)
Adopsi upaya-upaya mitigasi. 14.3
Negosiasi, perancangan dan adopsi traktat dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan melalui proses demokratis dengan partisipasi penuh seluruh pemangku kepentingan terkait. Prinsip 15: Transparansi dan bukti dalam pembuatan kebijakan hak cipta 15.1
Pembuatan kebijakan hak cipta harus transparan dan berdasarkan bukti. 15.2
Kerjasama sukarela dan perjanjian privat lainnya antara perantara dengan pemegang hak harus transparan dan memastikan penghormatan atas hak-hak mendasar, termasuk hak atas kebebasan berekspresi.
23 LAMPIRAN A Nama-nama berikut ini merupakan beberapa dari peserta pertemuan London dan/atau dalam diskusi-diskusi yang menghasilkan Prinsip-prinsip ini. Semua orang tersebut berpartisipasi dalam kapasitas masing-masing; organisasi dan afiliasi dicantumkan hanya sebagai tanda pengenal. Agnes Callamard , ARTICLE 19, Inggris Andrew Puddephatt , Global Partners and Associates, Inggris Andrew Smith , ARTICLE 19, Inggris Ante Wessels , Vrijschrift, Belanda Antonio Martínez Velázquez , ARTICLE 19 Meksiko dan Amerika Tengah Barbora Bukovska , ARTICLE 19, Inggris Brett Solomon , Access Now, Amerika Serikat Camila Marques , ARTICLE 19 Brazil dan Amerika Selatan, Brazil David Banisar , ARTICLE 19, Inggris Dixie Hawtin , Global Partners and Associates, Inggris Gabrielle Guillemin , ARTICLE 19, Inggris Jérémie Zimmermann , LaQuadrature du Net, Prancis Jan Malinowski, Council of Europe, Prancis Jim Killock , Open Rights Group, Inggris Joe McNamee , EDRI, Belgia Laura Tresca , ARTICLE 19 Brazil dan Amerika Selatan, Brazil Michael Camilleri , Office of the Special Rapporteurship for Freedom of Expression, Organization of American States, Amerika Serikat Michael Geist , Internet and E-commerce Law at the University of Ottawa, Kanada Peter Bradwell , Open Rights Group, Inggris Pranesh Prakash , Center for Internet and Society, India Saskia Walzel , Consumer Focus, Inggris Shihanya Bernard , Intellectual Property, Constitutionalism & Education Law, University of Nairobi Law School, Kenya Tahmina Rahman , ARTICLE 19 Bangladesh, Bangladesh Walter Von Holst , EDRI, Belanda Wendy Seltzer , World Wide Web Consortium and Yale Law School’s Information Society Project, Amerika Serikat Ženet Muji´c , Office of the OSCE Representative on Freedom of Media, Austria Yaman Akdeniz , Faculty of Law, Istanbul Bilgi University, Turki 24 Yüklə 124,18 Kb. Dostları ilə paylaş:
|